JAKARTA, WOL – Jumat (16/1/2015) Presiden Joko Widodo memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Jokowi saat itu juga menunjuk Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.
Sejak saat itu, Polri praktis tak memiliki kepala di tengah tugas dan fungsi Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban nasional ditengah banyakanya isu keamanan nasional yang salah satunya isu ISIS dan aksi penembakan aparat di Aceh serta kelompok radikal di Poso.
Memang Jokowi mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi calon Kepala Polisi RI. Namun dalam perjalanannnya, Komjen Budi Gunawan (BG) bernasib tidak mujur. Sehari setelah diusulkan jadi calon tunggal Kapolri dan lolos fit and profer tes di DPR, BG ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Walaupun kemudian Budi Gunawan memenangkan pertarungan melawan KPK lewat praperadilan, namun langkahnya menduduki Tri Brata 1 (TR 1-sebutan sandi untk Kepala Polri) terhenti setelah menjadi polemik.
Presiden Jokowi-setelah melalui jalan panjang-kemudian mengusulkan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti jadi calon Kapolri.
Namun lagi-lagi perjalanan Komjen Badrodin Haiti mandek di DPR sebagai lembaga atas perintah UU yang berhak menyeleksi calan kepala polisi.
Sidang Paripurna DPR pada Senin (23/3) lalu  tak serentak menerima pengajuan Jokowi atas Badrodin. DPR nampaknya terbelah, Bahkan PDIP pun sebagai partai penyokong pemerintah juga tak menerima pengajuan Badrodin.
Bahkan agenda DPR untuk membahas pencalonan Komjen Badrodin Haiti hingga, Senin (30/3) juga belum digubris DPR. Bahkan DPR seakan berpolemik atas kegagalan Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan yang sudah lolos dari tangan DPR dan telah disetujui rapat paripurna.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengaku, permintaan DPR terkait calon Kapolri, Komjen Badrodin Haiti, hanya untuk memberi penjelasan. Tedjo mengaku sudah melayangkan surat ke DPR terkait permintaan penjelasan itu.
“Ya suratnya sudah diajukan ke sana. Perbaikan sesuai yang pertama, nanti kami lihat perkembangan bagaimana dari DPR,” kata Menteri Tedjo, hari ini.
Menurut dia, surat tanggapan dari pemerintah sudah dilayangkan ke DPR, kemungkinan tiba di pimpinan DPR siang ini.
Dia menilai tidak ada hal krusial yang ada di DPR soal dinamika calon Kapolri ini. Walau sebenarnya, DPR masih mempersoalkan nama Komjen Budi Gunawan, yang sudah disetujui DPR. “Jadi DPR itu menanyakan mengapa Pak Budi Gunawan tidak dilantik, itu saja. Kita akan berikan penjelasan-penjelasan,” katanya.
Dia memastikan, tidak akan mengubah nama calon Kapolri. Tetap mengajukan Komjen Badrodin Haiti. Walau, DPR masih mempertanyakan kenapa Komjen Budi Gunawan tidak dilantik, walau sudah tidak menjadi tersangka lagi pasca putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. “Kita juga menghargai proses yang dilakukan DPR,” katanya.
Dengan sikap itu, Polri tanpa Kepala hingga detik ini. Â Ibarat ayam kehilangan induk. Jelas sudah sikap DPR menghambat proses penetuan Kepala Polisi RI. Fit and proper test di Komisi III DPR untuk menentukan layak-tidaknya Badrodin Haiti entah kapan bisa dilangsungkan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI Johnny G Plate menilai DPR RI harus segera melakukan rapat Badan Musyawarah karena banyak agenda yang harus diselesaikan seperti surat pengganti Kapolri dari Presiden Joko Widodo yang harus ditindak lanjuti.
“Fraksi Nasdem stand by di DPR RI untuk sewaktu-waktu dilakukan Bamus maka kami hadir. Kami hadir untuk ikut bamus karena ada banyak agenda DPR yang harus diselesaikan,” katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Â hari ini.
Johnny menilai penundaan penetapan Kapolri definitif akan berdampak pada Keamanan dan Ketertiban Nasional serta kondisi kekinian munculnya isu ISIS di masyarakat.
Dia mengatakan apabila surat dari Presiden sudah masuk ke DPR RI maka lembaga legislatif itu diberi waktu 20 hari untuk memprosesnya sesuai peraturan perundang-undangan.
“Saya belum tahu agenda pimpinan DPR RI namun saya secara pribadi datang pagi hari karena banyak masalah yang harus diselesaikan di Bamus,” ujarnya.
Dia menilai pelaksanaan Bamus tidak harus menunggu kehadiran lima pimpinan DPR RI karena bisa ditugaskan kepada pimpinan yang lain.
Johnny tidak yakin seluruh pimpinan DPR RI berhalangan untuk hadir melaksanakan rapat Bamus.
“Saya baru sampai dan belum lihat undangan (rapat Bamus DPR RI) namun pemberitahuan melalui pesan singkat belum ada. Kami menilai masalah ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama,” ujarnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin DPR tak mengganjal jalan Badrodin jadi Tribrata 1 (sandi untuk Kapolri).
Menurut JK, parlemen tak bermaksud untuk mengulur-ulur proses pencalonan Badrodin. Tapi, ada kendala administratif yang dihadapi DPR.
“Karena pimpinan DPR belum berkumpul. Sekarang tiga pimpinan DPR berada di luar negeri. Jadi mereka perlu rapat pimpinan,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, hari ini. (wol/berbagai sumber/data1)
Discussion about this post