MEDAN, WOL – Meskipun terdaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di rumah sakit umum daerah (RSUD) namun tidak sedikit dari mereka yang sering mengabaikan tugas utama mereka di rumah sakit tempat mereka bertugas.
Para dokter spesialis ini lebih mengabdikan diri ke rumah sakit swasta yang menggunakan jasa mereka. Setidaknya hal ini salah satu yang terungkap dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggugjawaban (LKPj) Walikota Medan Akhir Tahun 2014 bersama pihak RSUD Pirngadi di ruang Banggar Lantai II Gedung DPRD Medan.
“Ini terkait program standart pelayanan, karena kita tau kalau dokter-dokter spesialis di RSUD Pirngadi merupakan dokter-dokter yang hebat. Tapi sayangnya banyak kita temui dokter-dokter hebat ini jarang terjun langsung melayani pasien. Bahkan kita tahu mereka lebih senang melayani di Rumah sakit swasta. Bisa Bapak Direktur jelaskan soal ini,” ujar anggota Pansus LKPJ, Dame Duma Hutagalung dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus, Bahrumsyah dari Fraksi PAN DPRD Medan, kemarin.
Lebih lanjut dikatakan Dame Duma Hutagalung, dibeberapa kasus yang diketahuinya banyak masyarakat yang mengeluh karena harapan mereka bisa langsung dilayani dokter spesialis malah hanya ditangani dokter umum. Karena kondisi inilah Dame Duma berharap agar para dokter spesialis benar-benar menjalankan tugas utama.
“Jangan hanya karena mengejar materi yang lebih, para dokter spesialis ini lebih mengabdikan diri melayani pasien-pasien dirumah sakit swasta. Kita berharap masyarakat yang berobat ke Rumah sakit pemerintah juga tidak di anak tirikan,” terangnya.
Terkait masukan dan harapan yang disampaikan politisi dari Partai Gerindra ini, Direktur Utama RSUD Pirngadi, Edwin Effendi, tidak membantah kalau para dokter spesialis di RSUD Pirngadi juga kerja sampingan di beberapa rumah sakit swasta. Hanya saja, sejak dirinya dipercaya menjabat sebagai Dirut ia sudah mempertegas dan mengingatkan kembali tentang aturan dan tanggungjawab para dokter spesialis agar lebih mementingkan tugas pokok mereka di RSUD Pirngadi.
“Saya yakin para dokter spesialis di RSUD Pirngadi bekerja secara profesional dan mengutamakan tugas utama mereka. Kalaupun ada dari mereka berhalangan hadir akan dipercayakan kepada sub spesialis dan tentunya terkait pelayanan dan tanggungjawab terhadap pasien akan menjadi tanggung jawab mereka,” ujar Edwin.
Sementara itu Ketua Pansus, Bahrumsyah juga mempertanyakan terkait realiasi sejumlah program di RSUD Pirngadi termasuk juga tidak terealiasinya pengadaan alat-alat medis dan kedokteran. Padahal telah ada anggarannya baik dari APBD maupun dari DAK. “Anggarannya sudah ada sekitar Rp102 miliar untuk pengadaan alat-alat medis dari APBD dan DAK kenapa bisa tidak terealisasi. Kita mau penjelasannya kenapa bisa menjadi Silpa,” tanya Bahrum.
Menanggapi pertanyaan Bahrumsyah, Edwin mengakui kalau tidak terealiasinya pengadaan alat-alat medis tersebut diakibatkan belum siapnya perencanaan termasuk juga dokumen lelang. “Saya menjabat di Bulan September 2014. Saat saya masuk, yang saya ketahui belum ada dokumen perencanaan itu hingga tri wulan ke III,” terangnya.
Mendengar alasan Edwin, Bahrums langsung menanggapi kalau kondisi tersebut merupakan kelemahan dari RSUD Pirngadi. Meskipun tidak secara langsung menilai kalau kinerja SDM di Pirngadi buruk, namun politisi dari PAN ini mengatakan seharusnya Pirngadi dapat memaksimalkan anggaran yang ada. (wol/muhammad rizki/data2)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post