JAKARTA, WOL– Walaupun telah melakukan ‘damai’ perseteruan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli masih menjadi perhatian publik.
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan kondisi pemerintahan di sekitar Istana yang saat ini saling ribut dimana keributan itu dipublikasi secara masif di semua media.
Kondisi memprihatinkan ini, justru terjadi ketika perekonomian negara dalam keadaan waspada yang di tengarai dengan lemahnya nilai tukar Rupiah, daya beli masyarakat semakin menurun akibat tingginya harga BBM dan berbagai kebutuhan pokok seperti daging ayam dan daging sapi akhir-akhir ini.
“Kabinet kerja telah berubah menjadi kabinet sengketa. Pemerintah dan semua pihak mesti introspeksi. Semua beban yang dipikulkan kepada penyelenggara itu bukanlah kemuliaan. Itu semua adalah beban tugas yang mesti dipertanggungjawabkan kepada Rakyat. Jangan bikin malu yang merendahkan harkat dan martabat bangsa,” Ujar politisi Fraksi PKS ini.
Pertikaian yang terjadi antara Wapres JK  dan Menteri Koordinator Rizal Ramli yang akhir-akhir ini terjadi merupakan pertama kali terjadi dimana pertikaian itu di tunjukkan kepada publik. “Muka bangsa saat ini ada pada pimpinan-pimpinan nasional. Buruk muka mereka, maka buruk pula muka bangsa ini,†tambah Akmal.
Seharusnya, lanjut dia, pemerintah bisa ribut untuk upaya mengentaskan terpuruknya kondisi negara dari keterpurukan ekonomi negara kita.
Nilai positif dari neraca perdagangan Indonesia bulan Juli 2015 sebesar US 1.33 miliar bukanlah sesuatu yang menggembirakan. Ini lebih pada penurunan impor terjadi pada sektor migas dan non migas, masing-masing 45.02% dan 21.36%. Impor pada bulan juli 2015 merosot 22.36% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
“Tidak ada yang patut dibanggakan keadaan ekonomi bangsa ini pada tahun pertama kepemimpinan Jokowi”, tukas Akmal.
“Silahkan ribut untuk menyelesaikan persoalan rakyat kecil. Turunkan harga kebutuhan pangan pokok dan energi. Perbaiki sistem pendidikan dan sistem kesehatan yang terjangkau untuk rakyat kecil. Ini semua yang kami tunggu dari pemerintah.”
Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capela, berharap Presiden Jokowi Bisa menyelesaikan berbagai perbedaan di lembaga pemerintah. Sehingga perseteruan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak terulang karena perseteruan ini bisa berdampak pada banyak sektor.
“Saat ini membutuhkan suasana kondusif, bukan bertarung dengan teman sendiri. Menghadapi masalah yang dihadapi bangsa harus bersama,” katanya di gedung DPR RI, Jakarta, hari ini, Â Kamis (20/8).
Rio mengajak semua unsur pemerintahan bekerja sama dengan baik.Semua perbedaan bisa diselesaikan dengan baik. “Jangan menteri membuat masalah. Menko, menteri bekerja seperti tim bukan sendiri. Ibarat main bola dan itu tim jadikan gol, kalau tidak maka tidak ada artinya,” kata Rio.
Rio mengingatkan pada semua menteri kabinet kerja. “Pola seperti ini stop. Bekerja dengan baik sesuai prosedur. Jangan menteri ajak debat di depan publik. Itu contoh yang tidak baik, yang terjadi bukan kabinet kerja tapi kabinet sibuk kritik,” katanya.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran menteri Kabinet Kerja, agar apabila ada perbedaan, setajam apapun perbedaan itu diselesaikan dalam ruang rapat, tidak di dalam untuk konsumsi publik.
“Walaupun saya tahu teman-teman media pasti berkeinginan dibuka di ruang publik, tetapi itu yang menjadi arahan Presiden maupun Wakil Presiden,†kata Pramono Anung, hari ini, Kamis (20/8)  di Jakarta.
Seskab juga menjelaskan, bahwa  kemarin secara khusus Presiden Jokowi sudah memanggil Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dan kemudian menganggap persoalan yang dikemukakan Rizal Ramli sudah selesai.
“Ya kemarin di sidang kabinet kan sudah bertemu. Presiden mengatakan sudah tidak ada apa-apa, fine-fine aja,†terang Pramono.
Menurut Seskab, bukan berarti para pejabat negagara tidak boleh berbeda pendapat. Ia menegaskan, dalam membangun kita harus ada pandangan yang terbuka, pandangan yang berbeda, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, tidak semuanya harus menjadi yesman.
“Tetapi jangan kemudian perbedaan itu menjadi konsumsi publik, yang akhirnya menjadi persepsi publik bahwa ada kegaduhan, ada perbedaan pendapat. Padahal ngga seperti itu,†tutur Pramono.(hls/data2)
Discussion about this post