JAKARTA, WOL – Mulai hari ini, Kamis 27 Agustus hingga 5 Desember 2015, pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2015 diperbolehkan melaksanakan kampanye pemilihan.
Berbeda dengan Pilkada sebelumnya, dalam Pilkada kali ini ada aktivitas kampanye yang dibiayai oleh negara. Setidaknya, ada empat item kampanye pasangan calon kepala daerah yang dibiayai oleh negara, dan dilaksanakan oleh KPU daerah masing-masing.
Keempat item tersebut yakni, pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, iklan di media cetak dan elektrnonik, dan debat publik antar pasangan calon kepala daerah.
“KPU perlu juknis khusus dalam pengelolaan item kampanye yang dibiayai negara itu. Harus adil kepada semua kontestan, jangan untungkan kandidat yang dekat dengan orang KPU,” kata Peneliti Perludem, Lia Wulandari, hari ini.
Menurut Lia, Perludem sudah melakukan pemantauan serta memberikan masukan terkait itu kepada KPU saat menyusun regulasi. Ketika kini regulasinya sudah jadi dan diimplementasikan di lapangan, mereka terus melakukan pemantauan bekerja sama sejumlah lembaga pemantau serta tentu saja berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu.
“Kami melakukan pemantauan lapangan. Kalau ada laporan dipantau juga, kalau sudah terbukti dilaporkan ke Bawaslu,” ujar Lia.
Menurutnya, bila ada item kampanye yang dibiayai negara dan dikerjakan oleh KPU itu ada kandidat yang dirugikan, pasti kandidat tersebut akan protes. Dari situ perlu diverifikasi lebih lanjut.
“Yang pasti, kalau calon mendapat ketidakadilan pasti akan teriak. Kalau mendapatkan perlakuan beda pasti akan mempermasalahkannya,” kata Lia.(vvn/hls/data2)
Discussion about this post