JAKARTA, WOLÂ – DPR tinggal menunggu delapan nama calon pemimpin KPK hasil penjaringan Panitia Seleksi (Pansel). Dalam uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan Komisi III DPR RI, dewan akan mencari sosok yang ahli dalam pencegahan korupsi tanpa mengurangi proses penindakan yang selama ini lebih banyak dilakukan KPK.
“Pencegahan akan diberi tekanan. Tapi tanpa mengurangi penindakan. Kalau fokusnya ke penindakan maka percuma saja. Jadi pencegahan juga perlu diperkuat,” kata anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani di DPR, Jakarta, Selasa (1/9).
Politikus PPP itu menambahkan, untuk penindakan, calon pemimpin KPK yang terpilih harus mampu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan penegak hukum lain. Komunikasi dan koordinasi itu justru secara bertahap akan mengembalikan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan.
Anggota Komisi III DPR RI yang lain, Masinton Pasaribu menyampaikan hal serupa. Masalah latar belakang kedelapan calon pemimpin KPK tidak menjadi masalah.
“Kita cari kompetensi. Bukan dari latar belakang, apakah dia polisi atau jaksa. Nanti itu yang bakal kita dalami,” katanya.
Politikus PDIP itu akan meminta data dari Badan Reserse Kriminal Polri tentang seorang calon pimpinan KPK yang berstatus tersangka. “Kita akan minta data itu.”(viva/data1)
Discussion about this post