JAKARTA, WOL – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana akan menggeser direksi dan komisaris sejumlah badan usaha pelat merah.
Menurut Kementerian BUMN, BUMN memerlukan sumber daya manusia (SDM) berlatar belakang militer untuk menempati posisi direksi atau komisaris pada perusahaan-perusahaan BUMN.
Hal itu diakui Deputi Bidang Infrastruktur, Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro. Menurut dia, perekrutan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut spesial ditaruh untuk perusahan pelat merah yang rawan akan konflik, seperti sengketa lahan dan konflik sosial.
Wahyu mencontohkan, salah satunya perusahaan pelat merah di sektor perkebunan. Biasanya perusahaan ini kerap mempunyai permasalahan sengketa lahan. Sehingga memerlukan pemimpin yang tegas.
“BUMN perkebunan banyak masalah sengketa dan lahan konflik masyarakat sekitar,” kata Wahyu, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (5/2).
Nantinya, diharapkan dewan komisaris atau direksi tersebut akan lebih mudah menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Wahyu pun menambahkan, beberapa contoh komisaris dengan latar belakang militer seperti PT Pindad (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia.
“Dewan komisaris ikut berkontribusi menyelesaikan konflik sosial dan masalah keamanan dan memang perlu memasukan unsur TNI, Polri, dan militer. Ada beberapa komisaris eks utama militer memang bisnisnya sesuai. Seperti Pindad dan Dirgantara Indonesia,” pungkas dia.(mtn/data1)
Discussion about this post