JAKARTA, WOL – Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengatakan, terjadinya permasalahan kelangkaan pupuk dikarenakan ada mafia yang menyelewengkan pendistribusian pupuk dan kurang efektifnya pengawasan di tingkat kabupaten.
“Lini empat pengawasannya ada di Kabupaten. Nah, kabupatenlah yang bertanggungjawab, kabupaten ini ya kepala daerah, pengawasan di lini empat ini yang belum efektif, dan justru tidak terjadi,” ungkap Nasril mengutip laman DPR.
Nasril yang juga anggota DPR dari dapil Sumatera Utara III ini juga menerangkan, meskipun di dalam industri pupuk kemungkinan bisa terjadi penyelewengan, namun dia belum menemukan ada indikasi yang mengarah ke sana.
“Menurut saya, kemungkinan besar penyelewengan ada di lini empat, yakni di tingkat kepala daerah, dan dari dalam industri pupuk itu ada tapi kami tidak menemukan, karena tugas mereka hanya pada ke lini tiga,” jelas Nasril.
Ditambahkannya, oknum aparat kepolisian yang seharusnya melakukan tindakan pada penyelewengan ini absen dalam tugasnya. “Saya lihat oknum aparat bekerja tergantung pesanan,” dakwa Nasril.
Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini memperinci penjelasannya, bahwa permainan mafia yang mengakibatkan kelangkaan pupuk itu ada pada tingkat distributor dan pengecer, sehingga petani banyak yang tidak kebagian pupuk dikarenakan kekurangan pasokan.
“Permainannya ada di tingkat pengecer, terkadang juga ada pada tingkat distributor yang tidak komit untuk menyalurkan kepada petani, malahan ada pengecer dan distributor yang justru menjual pupuk kepada mafia bukan pada petani,” tegasnya.
Selain mafia, lanjut Nasril, juga ada persolan kurangnya koordinasi pada pemangku kepentingan yang bertanggungjawab. Padalah menurut laporan PT. Pupuk Indonesia, pupuk yang diproduksi sudah diprediksi cukup memenuhi kebutuhan petani.
“Kurang koordinasinya antara pemangku kepentingan, dari proses lini satu hingga lini empat, ini adalah satu hal yang belum didapatkan solusinya,” pungkasnya.(hls/data2)
Discussion about this post