MEDAN, WOL – Bertambahnya korban jiwa di bangunan Mega Proyek Podomoro Land menyisakan tanda tanya sejumlah kalangan, terlebih lagi legislator yang duduk di tingkat II Kota Medan.
Pasalnya, sekelas perusahaan besar tersebut mengontrak perusahaan yang mengabaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tengah di gaungkan Kementerian Tenaga Kerja dengan slogan Zero Accident (kecelakaan nihil).
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Medan, Surianto, meminta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Sosnaker) Kota Medan memeriksa sertifikat K3 yang dimiliki perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.
“Dinsosnaker jangan berdiam diri. Periksa K3 perusahaan yang mengerjakan mega proyek itu, karena korbannya bukan yang kemarin saja. Sudah sering terjadi kecelakaan kerja di areal proyek. Dalam waktu dekat ini kita akan panggil pemborongnya dan Dinsosnaker,” ketusnya, Jumat (1/4).
Surianto yang akrab di sapa Butong ini juga meminta dinas terkait untuk memeriksa standar pengerjaan proyek. Semisal alat kerja, asuransi dan lainnya.
“Kalau pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, segera urus kecelakaan kerjanya. Biar keluarga yang tinggal merasa tenang,” sarannya.
Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu, mendesak pihak Polresta Medan untuk melakukan pemeriksaan terkait tewasnya pekerja di Mega Proyek Podomoro Land beberapa waktu lalu hingga korban kemarin. Sehingga ada kepastian hukum soal kematian pekerja yang diduga akibat kelalaian dalam menerapkan K3.
“Aparat kepolisian harus serius menangani masalah ini. Karena ini bukan yang pertama, tapi yang kesekian kalinya dan tidak pernah ada kejelasan penyebab kematian para pekerja itu,” tegas politisi Golkar ini.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial dan Tenagakerja Kota Medan, Syarif Armansyah Lubis, yang dimintai keterangannya melalui telefon selular tak kunjung mengangkat telefon maupun membalas pesan singkat yang dilayangkan.(wol/mrz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post