MEDAN, WOL – Legislator DPRD Sumatera Utara mengharapkan seluruh pejabat pemerintahan eksekutif dan legislatif di daerah tersebut untuk membuat komitmen bersama menghindari praktik korupsi.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan usai menghadiri rapat paripurna istimewa HUT Pemprovsu ke-68, Jumat (15/4).
“Pada perayaan HUT ke-68 ini, kita harus merenung bahwa saat ini Sumut termasuk dalam 4 terburuk persoalan korupsi. Ini sangat membebani kita, terutama dengan kesaksian terakhir yang menyatakan bahwa DPR menjadi lembaga yang diduga menerima suap,” kata Sutrisno.
Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan praktik-praktik korupsi tidak lagi terulang dalam pembahasan APBD Sumatera Utara. “Kita lihat kan tahun 2016 ini, tidak ada sedikit pun yang mengganggu berjalannya proses pembahasan APBD,” imbuhnya.
Di sisi lain, ia juga menyarankan kenaikan gaji para anggota dewan guna menghindari praktik korupsi. Namun penambahan pendapatan anggota dewan tersebut harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Kemudian anggota Komisi C DPRD Sumut ini juga meminta seluruh pihak untuk memastikan proses pemilihan dalam bidang politik tidak disertai embel-embel biaya yang tinggi.
“Kalau cost itu bisa ditekan, praktik korupsi juga otomatis bisa ditekan,” katanya.(wol/cza/data2)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post