MEDAN, WOL – Menyikapi Fatwa MUI No 56/2016, tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non muslim dalam perayaan Natal, Kapolda Sumut, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, telah memberikan atensi kepada pucuk pimpinan di Polres sejajaran Polda Sumut untuk mengantisipasi adanya aksi sweeping.
Kapolda Sumut melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting, menyatakan pihaknya telah melakukan kordinasi dengan MUI, FKUB dan Forkompimda untuk menyamakan persepsi dan tindakan pencegahan sweeping tersebut.
Menurut Rina, aksi sweeping menyoal atribut Natal di mall dan tempat lainnya, tidak boleh dilakukan. Selain itu, tegas Rina, pihaknya juga telah mendatangi ormas-ormas garis keras untuk tidak melakukan aksi sweeping.
“Polri akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan sweeping. Sebab, tindakan sweeping yang dilakukan ormas adalah melanggar hukum. Ada pengancaman atau perampasan, itu akan diproses,” tegas Rina, Selasa (20/12).
Dikatakan, jika ada karyawan muslim yang bersedia mengenakan topi sinterklas atas kemauan sendiri sebagai bentuk partisipasi dan toleransi Perayaan Natal bagi umat Nasrani, tidak dipersoalkan. Artinya, diperbolehkan dan sah-sah saja.
 “Yang tidak boleh, kalau pemilik toko non muslim memaksa karyawan muslim menggunakan topi sinterklas dengan ancaman dipecat,” kata mantan Kapolres Binjai ini.
Menurutnya, polisi tidak boleh ikutan melarang karyawan muslim atas keinginannya sendiri menggunakan topi sinterklas. “Kalau karyawan muslim karena kemauan sendiri pakai topi sinterklas, lalu disweeping ormas. Ormasnya itu ditangkap karena pengancaman,” pungkas Rina Ginting.(wol/data2)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post