MEDAN, WOL – Workshop Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tentang pengentasan kemiskinan tingkat provinsi di Hotel Santika Medan, Rabu (20/9), dihadiri 5 gubernur dan 3 wakil gubernur serta sejumlah kepala Bappeda, perwakilan provinsi seluruh Indonesia.
Workshop dibuka Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi selaku tuan rumah dengan pemukulan gong. Mereka yang hadir yakni, Gubernur Sulsel juga Ketua Umum APPSIÂ Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Gubernur Jatim Soekarwo, Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Wakil Gubernur Riau Thamrin Hasyim, Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dan Wakil Gubernur NTT Benny Alexander Litelnoni. Hadir pula mantan MenPAN-RB Ryaas Rasyid bersama sejumlah narasumber dan Walikota Medan Dzulmi Eldin serta sejumlah SKPD Pemprov Sumut.
Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo juga Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan bahwa persoalan kemiskinan merupakan tugas dan tanggungjawab bersama. Karenanya perlu upaya merumuskan konsep serta agenda aksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Seperti apa masalah kemiskinan itu, harus bisa ditemukan formulasi yang baru dalam pengentasannya. Karena tentu saja banyak harus menjadi perhatian kita bersama. Kita berharap dari sini dapat rumusan alternatif yang tidak biasa, termasuk bagaimana memanajemen upaya tersebut, semoga ada hal baru yang dituangkan,” ujar Syahrul.
Syahrul berharap pengentasan kemiskinan yang berkaitan dengan kemandirian desa mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten, seperti potensi kemandirian. Karena itu, dirinya juga menyarankan agar agar DPD RI sebagai wakil pemerintah provinsi di MPR, bisa membicarakan hal itu di Senayan. Begitupun, tanggung jawab untuk mengatasi persoalan masyarakat tersebut tetap menjadi pembahasan di dalam pertemuan pemerintah provinsi. Apalagi untuk mengoptimalkan dana desa, tidak seterusnya dialokasikan untuk pembangunan fisik semata.
“Harus ada sebagian atau sekitar 20-30 persen untuk pangan, pertanian yang setidaknya 100 hari bisa dikontrol hasilnya. Jadi masyarakat desa akan terbiasa melakukan langkah-langkah produktif, yang lebih banyak memberikan peran warga khususnya mereka yang miskin yang berada di desa. Ini yang sedang kita cari rumusannya,” sebutnya.
Menurut Syahrul, dalam upaya pengentasan kemiskinan, seluruh pihak terkait harus mengambil peran masing-masing untuk mendukung. Begitu juga dari berbagai sektor seperti pangan yang seringkali menjadi masalah, penidikan dan kesehatan yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah. Sebab kemiskinan itu sendiri selalu berkembang sesuai tingkat modernisasi yang ada. Saya kira pertemuan yang menghadirkan seluruh Bappeda, terkait topik yang dibahas, akan menemukan solusi terbaik menurunkan angka kemiskinan nasional.
Discussion about this post