1.300 Warga Disandera Kelompok Bersenjata, DPR Desak Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Papua

agregasi

JAKARTA â€“ Komisi I DPR mengaku prihatin atas disanderanya 1.300 warga dari dua desa di Kecamatan Tembagapura, Mimika, Papua, oleh kelompok bersenjata. Untuk itu, Komisi I DPR mendesak pemerintah segera membentuk Gugus Tugas Papua guna menuntaskan persoalan secara tuntas di Papua, di samping tim gabungan TNI-Polri terus melakukan penyelamatan.

“Kita ingin persoalan Papua dilihat secara holistik dan diselesaikan secara tuntas, tidak parsial. Oleh karena itu, untuk jangka panjangnya, kami meminta pemerintah membentuk gugus tugas khusus Papua yang memiliki tugas tidak hanya menyelesaikan persoalan Papua di dalam negeri, tetapi juga mendukung upaya diplomasi di luar negeri,” kata Anggota Komisi I DPR Sukamta saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Menurut Sukamta, untuk menjamin keamanan di dalam negeri penting dilakukan secara sistematis. Tim gabungan TNI dan Polri harus bekerja secara cermat karena ribuan warga sudah menjadi sandera.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) yang memiliki kisah sukses dalam merangkul tokoh separatis di Aceh perlu juga dilibatkan.”Jadi, pihak terkait harus bersinergi dalam upaya ini,” imbuh Sekretaris Fraksi PKS itu.

Kemudian, lanjut Sukamta, yang tidak kalah penting adalah pendekatan kesejahteraan, tidak hanya dengan menggelontorkan dana yang besar melalui program otonomi khusus (otsus) Papua. Perlu adanya pemikiran agar bagaimana dana yang besar bisa tepat sasaran serta bisa dimanfaatkan untuk pembangunan yang berbasis budaya masyarakat setempat.

”Jangan sampai upaya pembangunan menimbulkan ketegangan budaya di masyarakat. Kita ingin masyarakat Papua makin puas dengan pembangunan sehingga makin kokoh ikatan terhadap NKRI,” ujarnya.

Sukamta menjelaskan, Gugus Tugas Papua ini juga harus melakukan diplomasi dengan dunia internasional. Karena persoalan Papua memiliki rentang diplomasi yang amat luas, ada negara yang mendukung Indonesia dan ada juga negara yang amat kritis.

Negara besar hingga negara kecil memiliki kepentingan sendiri terhadap Papua. “Itu harus diselesaikan dengan cara tersendiri,” tambahnya.

Karena itu, sambung Sukamta, Duta Besar RI di negara yang beririsan soal Papua, diharapkan dapat mengoptimalkan upaya diplomasi terkait permasalahan di Papua ini.

“Diharapkan juga untuk bekerja bersama-sama, tidak sendiri-sendiri menyelesaikan persoalan di satu negara,” tandasnya.