LHOKSUKON, WOL – Kasus dugaan Korupsi Kartu Tanda Penduduk atau e-KTP yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak menghambat kepengurusan proses e-KTP di wilayah Kabupaten Aceh Utara.
Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Utara, Mohd Zulfadli.
“Sementara ini aman, tidak menjadi sesuatu hambatan di tempat kita soal e-KTP,” ujarnya yang ditulis Waspada Online hari ini, Selasa (28/11).
Namun, akunya, sempat terjadi kekosongan stok blanko e-KTP. Tetapi saat ini, Zulfadli mengatakan stok Blanko untuk e-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran masih cukup untuk stok akhir tahun 2017.
“Masih tersedia stok blanko untuk e-KTP sekitar empat ribu lembar gitu, dan mencukupi. Stok itu masuk sejak April 2017 sejumlah 27 ribu lembar, sisanya kini empat ribu lagi dan dipastikan cukup,” tambahnya.
Sedangkan stok blanko untuk Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, ia membantah jika stok tidak mencukupi dan pernah kosong.
“Stok blanko untuk KK dan Akte tidak pernah kosong, karena itu pengadaan dari kita sendiri, lain dengan stok blanko e-KTP yang pengadaannya dari pusat,” tukas Zulfadli.
Hingga kini, kata dia, masyarakat Kabupaten Aceh Utara sudah mencapai delapan puluh persen yang memiliki e-KTP atau mengurus perekaman e-KTP. Bagi yang sudah wajib e-KTP namun belum mengurusnya, ia berharap segera mengurusnya.(wol/chai)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post