MEDAN, WOL – Ketua panitia khusus (Pansus) Ranperda pencabutan Perda No 1/2014 tentang retribusi izin usaha perikanan, Paul Mei A Simanjuntak, meminta Wali Kota Medan agar serius mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari potensi perikanan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan supaya diberdayakan maksimal.
Penegasan ini disampaikan Paul Mei Anton Simanjuntak dari Fraksi PDI P saat rapat pembahasan Renperda di ruang Banmus gedung DPRD Medan, kemarin.
Rapat dihadiri anggota Pansus, Hendra DS, Rajuddin Sagala, Dame Duma Sari Hutagalung dan Beston Sinaga. Turut hadir Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ahksan Marbun, kecuali Kabag Hukum Suleman.
Dikatakan, banyak potensi PAD yang belum tergali di Perikanan Belawan. Seperti pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) secara maksimal. “Seharusnya TPI dapat difungsikan keseluruhan,” terangnya.
Begitu juga terkait sarana dan prasarana kebutuhan nelayan harus diperhatikan. Seperti pengadaan alat pendingin ikan harus diprioritaskan. “Pengalokasian anggaran untuk pengadaan alat pendingin patut diprioritaskan,” ujarnya.
Seiring dengan upaya peningkatan PAD, untuk itu tambah Paul, Pemko Medan didorong secepatnya mempersiapkan perangkat Hukum seperti Perwal maupun Perda.
“Untuk masalah ketentuan perangkat hukum tentu harus matang dipersiapkan,” tambahnya.
Sama halnya dengan Paul, anggota pansus lainnya, Hendra DS, mengusulkan supaya segera mempersiapkan pengganti Perda No 1/2014.
“Jangan sampai terjadi kekosongan produk hukum. Seharusnya begitu dicabut ada pengganti Perda ini,” sambung Rajuddin Sagala.
Sementara itu Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ikhsan Marbun, menyampaikan pihaknya saat ini sedang berupaya memaksimalkan upaya PAD dari sektor perikanan. Terkait pengelolaan TPI keseluruhan, Ihksan Marbun berusaha dan mempelajari alas hukumnya.
“Kami saat ini juga melakukan pembinaan terhadap warga nelayan membuat tambak mini untuk membudidayakan ikan. Dan untuk menjawab pernyataan Pak Hendra DS, kita sedang mempersiapkan perangkat hukum terkait itu,” ujarnya.
Ketua Pansus, Paul Mei Anton Simanjuntak, mengaku kecewa karena Kabag Hukum Pemko Medan tidak hadir saat rapat pembahasan Ranperda.
“Ini pelecehan, kenapa Kabag Hukum tidak hadir hanya mengutus staf yang tidak mampu memberikan penjelasan. Kabag Hukum anggap enteng dengan rapat ini. Kita minta Wali Kota mempertimbangkan hal-hal seperti ini,” tegas Paul.(wol/mrz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post