JAKARTA – ‎Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan proses tahapan Pilkada 2018 terhadap calon kepala daerah (cakada) yang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetap berlanjut.
Ketua KPU DKI, Sumarno mengatakan, penetapan tersangka KPK terhadap cakada tidak mempengaruhi calon tersebut untuk ikut proses tahapan menuju Pilkada 2018 hingga proses hukumnya berkekuatan tetap atau inkrah.
‎Menurut Sumarno, calon kepala daerah tersangka KPK tersebut berhak dilantik ketika menang dalam pertarungan di Pilkada 2018. Mereka baru akan diberhentikan permanen setelah status berkekuatan hukum tetap.
“Kalau dia menang (Pilkada) tetap dilantik. Tapi kalau berstatus terdakwa, dia diberhentikan sementara. Kalau berstatus terpidana, baru diberhentikan permanen,” kata Sumarno saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (21/3/2018).
Sebagaimana keputusan tersebut dijalankan KPU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pilkada. ‎Sedangkan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka itu merupakan kewenangan KPK.
Sejauh ini, terdapat tujuh calon kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Tujuh calon kepala daerah itu yakni, Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae; Calon petahana Bupati Subang, Imas Aryumningsih.
Kemudian, Calon petahana Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko; Calon Gubernur Lampung, Mustafa; Calon Gubernur Kaltim, Rita Widyasari; calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun; dan Calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus.
Discussion about this post