JAKARTA, WOL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi mengajukan diri sebagai calon legislatif.
KPK memastikan bakal berkoordinasi dengan KPU untuk membahas aturan baru ini. “Kita intensifkan lagi diskusi itu untuk KPK memberi dukungan. Nanti kita akan kordinasikan dengan KPU,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/4).
Agus menegaskan, KPK mendukung penuh setiap upaya pemberantasan korupsi. Termasuk mendukung KPU dalam menerbitkan aturan yang melarang napi korupsi maju sebagai caleg. “Bahkan dulu kita sampaikan itu. Nanti kita diskusi dengan KPU dukungan apa yang dibutuhkan negara ini bisa dimanage oleh orang-orang yang berintegritas baik,” katanya.
Diketahui, Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari mengatakan pihaknya bakal melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif. Menurut Hasyim, larangan tersebut penting karena menjadi pejabat atau pemimpin merupakan amanah.
Apalagi, kata dia unsur korupsi, salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang. Meski demikian, aturan ini rawan resistensi dari partai politik. Hal ini lantaran larangan tersebut merupakan norma baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (inilah/ags/data1)
Discussion about this post