JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Asman Abnur menilai, gaji atau hak keuangan yang diterima petinggi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah sesuai kajian serta aturan yang berlaku.
Pasalnya, saat ini BPIP sudah tidak lagi menjadi unit kerja, akan tetapi berubah menjadi badan yang setingkat dengan kementerian atau lembaga negara. Sehingga juga mengubah struktur kepengurusan dan anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah.
“Nah (hak keuangan) ini berdasar pertimbangan beban kerja, dampak yang dihasilkan lembaga tersebut, kemudian terakhir, kapasitas dan kompetensi dari pada ketua dan anggota dewan pengarah BPIP,” ujar Asman di komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Menurut Asman, tugas yang dijalankan BPIP terkait pemberian pemahaman Pancasila sebagai ideologi bangsa ke seluruh lapisan masyarakat tidaklah mudah. Pemerintah juga memberikan hak atas keuangan dengan melakukan kajian dari tugas BPIP tersebut.
‎”Ini prosesnya panjang, kan beban kerja yang jadi patokanya kita dan outcome dari badan itu. Ini kita analisa bersama, mulai dari Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menpan-RB, jadi ini kajian yang dilakukan bersama,” paparnya.
‎‎Asman pun menjelaskan bahwa hak keuangan dewan pengarah lebih besar dibanding kepala BPIP lantaran dewan pengarah yang melakukan desain perencanaan hingga pembinaan yang dilakukan oleh badan pembinaan Pancasila tersebut.
‎”Dan itu kan diisi tokoh tokoh nasional kita, mantan wapres mantan presiden dan tokoh lainnya, jadi ini bukan sekedar mengawasi, tapi juga mendesain, bagaimana agar ideologi itu bisa masuk sesuai substansi yang kita harapkan, mulai anak-anak sampai dewasa,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara mengenai polemik gaji Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri yang lebih tinggi dari Kepala Negara.
Menurut dia, penerbitan Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada.
Hak keuangan petinggi BPIP itu menuai polemik di masyarakat karena gaji yang didapat Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri lebih besar dari Presiden Jokowi karena menerima gaji sekitar sebesar Rp112.548.000 juta per bulannya.
Discussion about this post