JAKARTA, Waspada.co.id – Istana angkat bicara soal kabar mundurnya Yudi Latif sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang beredar Jumat (8/6).
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan Yudi sudah melayangkan surat pengunduran diri kepada Jokowi sejak Kamis (7/6/201).
“Pak Yudi Latif telah mengirimkan surat pengundiran diri kepada Presiden tertanggal 7 Juni, tetapi permintaan yang bersangkutan mengundurkan diri tanggal 8 Juni 2018. Surat itu di-cc ke Pak Mensesneg dan Pak Seskab,” kata Johan di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (8/6).
Namun Johan mengaku sudah mengetahui isi dari surat pengunduran diri tersebut. Dalam surat, lanjutnya, Yudi mengatakan alasan mundurnya dia sebagai Kepala BPIP karena merasa tak mampu dengan tingkat kesibukan jabatan tersebut.
“Kebetulan saya baca surat yang bersangkutan. Mengacu pada surat Pak Yudi Latif, peningkatan kapasitas UKP-PIP jadi BPIP kemudian disetarakan setingkat menteri tentu membutuhkan tingkat kesibukan yang lebih tinggi. Dalam surat itu beliau tidak sanggup karena masih ada urusan-urusan keluarga yang perlu diintensifkan oleh Pak Yudi Latif. Alasan formalnya seperti itu,” paparnya.
Johan menambahkan, Istana menghormati keputusan Yudi untuk mundur sebagai haknya sebagai warga negara. Adapun hingga kini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum merespons surat pengunduran diri itu.
“Tentu pengunduran diri hak setiap orang. Sampai saat ini Presiden belum merespons itu. Nanti setelah ada informasi yang masuk ke Presiden saya sampaikan lagi,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, beredar tulisan Kepala BPIP Yudi Latif yang menyampaikan ucapan pamitnya lantaran dirinya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya itu.
Dalam tulisannya, kemarin tepat satu tahun dirinya memangku jabatan sebagai Kepala UKP-PIP yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi BPIP.
Ia mengakui selama setahun, terlalu sedikit yang telah BPIP kerjakan untuk persoalan yang teramat besar. Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp7 miliar.
Selain itu, ia mengatakan kewenangan BPIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung.
Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden. Sehingga menurutnya, mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas.
Ia pun mengungkapkan, usai setahun bekerja, seluruh personil di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Ini disebabkan masij menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden yang tak kunjung keluar. (inilah/ags/data1)
Discussion about this post