TANGERANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyorot maraknya penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden pun mengingatkan, agar pejabat manapun menghindari praktik tersebut.
“Hati-hati itu, jangan main-main dengan yang namanya korupsi, yang namanya suap, yang namanya gratifikasi,” tegas Presiden Jokowi dihadapan ratusan pejabat daerah saat membuka Rakernas XI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang, Jumat (6/7/2018).
Diungkapkan Jokowi, dirinya turut prihatin dan sedih dengan kondisi demikian, di mana setiap waktu selalu terjadi penangkapan kepala daerah oleh lembaga anti rasuah, meski sudah diperingatkan berkali-kali di berbagai kesempatan.
“Setiap bulan, setiap minggu pasti ada (Yang ditangkap). Saya juga sangat sedih, jangan dipikir saya senang. Tengah malam, tahu-tahu dapat berita, pagi-pagi tiba-tiba dapat berita (penangkapan oleh KPK),” terangnya.
Senada dengan itu, Ketua Apkasi, Mardani H Maming mengemukakan kerisauannya menanggapi maraknya Bupati yang ditangkap KPK. Dia khawatir, jika kini masyarakat berasumsi bahwa menjadi kepala daerah itu adalah sesuatu yang identik dengan praktik korupsi.
“Kurang lebih ada 300 Bupati tersandung masalah hukum, saya tidak mengerti apakah Bupati itu yang salah atau hukumnya? Jangan sampai orang berpikir para Bupati itu koruptor, dan jangan sampai orang tidak mau jadi Bupati karena takut ditangkap,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, terakhir dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK menjaring Bupati Bener Meriah, Ahmadi, dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, di Aceh, pada Selasa 3 Juli 2018. Turut disita uang senilai ratusan juta rupiah, diduga uang itu merupakan bentuk suap atas dana Otonomi Khusus (Otsus).
Discussion about this post