JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah resmi membekukan koorporasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme serta berafiliasi dengan jaringan teroris internasional ISIS.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyampaikan, dengan dibekukannya JAD pimpinan Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomaruddin bin M. Ali itu akan mempermudah penyidik melakukan penindakan terorisme di Indonesia.
“Ini akan memudahkan Polri untuk melakukan penindakan ke depan, mana orang atau kelompok terafiliasi dengan JAD,” kata Setyo di Hotel Amaroossa, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018).
Mengacu pada putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan JAD telah terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Dengan demikian, semua orang yang berafiliasi dengan organisasi terlarang itu dapat ditindak tegas sesuai UU baru tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
“Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2018, bisa ditindak secara hukum. Ini lebih memudahkan polri melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme,” tegasnya.
Sekedar informasi, majelis hakim PN Jakarta Selatan resmi membekukan JAD karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme.
Menanggapi hal itu, Pimpinan Pusat Koorporasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomaruddin bin M. Ali langsung pekikan takbir di hadapan majelis hakim.
“Allahu akbar,” kata Zainal Anshori sambil mengacungkan tangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018).
Hakim Ketua Aris Bawono juga membekukan JAD karena terbukti berafiliasi dengan kelompok teroris jaringan internasional seperti ISIS, Al-Dawla Al-Sham (DAESH) atau Islamic State of Iraq and Levant atau Islamic State (IS).
Zainal Anshori sempat berkonsultasi dengan kuasa hukumnya Asludin Hatjani terkait dengan hasil putusan majelis hakim tersebut. JAD menerima vonis tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan banding atas vonis tersebut.
“Setelah konsultasi dengan klien kami, maka kami memutuskan untuk tidak mengajukan banding,” kata Asludin kepada majelis hakim.
Sementara kubu Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diwakili Heri Jerman mengaku masih perlu mengkaji hasil putusan majelis hakim, dan akan disikapi paling lama satu hingga dua hari ke depan.
“Yang mulia, kami mengajukan pikir-pikir 1-2 hari,” kata Heri.
Discussion about this post