MEDAN, Waspada.co.id – Pasca ditetapkan sebagai partai politik yang tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Medan, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Medan akan lakukan gugatan atas keputusan KPU Kota Medan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut.
Pengurus DPC PKB Kota Medan, Hamdan Simbolon, mengatakan jika tidak ada halangan kemungkinan hari ini akan diajukan gugatan ke Bawaslu Sumut. Dengan begitu, dapat menjadi pertimbangan Bawaslu untuk bisa membuat keputusan atau rekomendasi agar PKB Kota Medan tetap ikut ambil bagian dalam Pileg 2019.
“Kita akan melakukan gugatan ke Bawaslu Sumut dengan membawa berkas yang sudah dilengkapi sesuai prosedur yakni formulir B1, B2 dan B3 secara manual. Hal ini disebabkan sulitnya memasukkan daftar baceleg PKB Kota Medan ke silon (sistem informasi online),” kata Hamdan, Jumat (20/7).
Hamdan menjelaskan, hal utama yang menjadi penyebab tak lolosnya pendaftaran dikarenakan jaringan silon yang mengalami kendala. Diakuinya, memang ada kesalahan administrasi pada waktu pendaftaran.
“Cukup sulit memang jaringan server dari KPU Medan untuk mengakses, sehingga terjadi kendala dalam silon. Namun demikian, kita masih menunggu proses rencana gugatan dan harapannya PKB bisa ikut serta,” sebutnya.
Ia berharap mudah-mudahan bisa memenuhi syarat yang ditetapkan untuk maju. Karena, PKB harus hadir dalam pesta demokrasi tersebut dan di hati rakyat.
“Kita juga berharap nantinya rakyat bisa memilih kader PKB guna duduk di legislatif Kota Medan. Kita akan menunjukkan dan membuktikan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya seraya berharap Tuhan campur tangan mengatasi masalahnya.
Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Pandapotan Tamba, mempersilahkan DPC PKB Kota Medan melakukan gugatan ke Bawaslu Sumut. Sebab hal ini merupakan hak mereka yang dilindungi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu apabila ada yang merasa dirugikan oleh pihak KPU maka boleh mengadukan judikasi ke Bawaslu.
“Apapun keputusan Bawaslu nantinya, kita harus hormat dan menjalankan hasilnya. Kalau memang kalah di Bawaslu, maka mungkin bisa menempuh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tandasnya sembari menambahkan sejauh ini belum ada masa perpanjangan pendaftaran dari KPU RI.(wol/mrz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post