JAKARTA – Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid mengatakan, pihaknya setuju dengan usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menghentikan kampanye Pemilu 2019 di daerah bencana gempa bumi-tsunami Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
Namun, pembatasan itu harus diberi batas waktu, yakni maksimal dua bulan pasca musibah itu berlangsung.
“Mendukung penghentian kampanye sementara di kota-kota pusat bencana, tapi diberi batas waktu yang jelas, 2 bulan lah,†kata Sodik kepada Okezone, Selasa (2/10/2018).
Ia berharap kondisi di sana cepat kembali pulih dan masyarakat bisa menjalani aktivitasnya seperti biasanya sebelum adanya musibah gempa bumi yang berkekuatan 7,4 skala ritcher tersebut. Lalu, harus ada komitmen dari seluruh partai agar tak memanfaatkan musibah di Palu sebagai komiditas politik.
(Foto: Taufik/Okezone)
“Karena kebayanglah dalam keadaan begini, ada kampanye, dan kebayang juga sih banyak partai-partai yang masuk, sebetulnya tidak membawa apa-apa yang konkret, spanduknya 10, berasnya hanya 1 kwintal,†tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo belum dapat memastikan apakah warga yang terdampak bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah akan ikut mencoblos pada 17 April saat Pemilu 2019.
Namun, ia telah meminta KPU untuk menghentikan sementara segala aktivitas kampanye guna berempati dalam musibah bencana alam yang menewaskan sedikitnya 844 orang berdasarkan data BNPB per kemarin siang.
“Yang penting saya mohon pada KPU jangan ada kampanye dulu. Stop! Mari kita empati pada warga yang kena musibah sambil lihat tahap yang berikutnya,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Discussion about this post