JAKARTA – Maj‎elis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyebut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi kecipratan uang Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ending Fuad Hamidy. Hal tersebut terungkap dalam amar putusan Ending Hamidy yang dibacakan hari ini.
Dalam amar putusan Ending Hamidy, terungkap adanya pemberian uang Rp11,5 miliar untuk Asisten Pribadi (Aspri) Imam Nahrawi, ‎Miftahul Ulum dan Staf Keprotolan Kemenpora, Arief Susanto. Uang tersebut diyakini untuk kebutuhan Imam Nahrawi meskipun pernah dibantah oleh ketiganya.
“Berdasarkan fakta dan pertimbangam hukum, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memberi sesuatu,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Rustiyono saat membacakan amar putusan, Senin (20/5/2019).
Hakim merincikan bahwa Miftahul Ulum pernah menerima uang Rp2 miliar pada Maret 2018 di kantor KONI. Ulum juga terbukti menerima Rp500 juta pada Februari 2018 di ruang kerja Sekjen KONI.
Kemudian, sambung Majelis Hakim, ‎Arief Susanto pernah menerima Rp3 miliar. Ulum kembali menerima uang di ruang Sekjen KONI pada Mei 2018 sebesar Rp3 miliar. Selanjutnya, Ulum juga menerima uang Rp3 miliar dalam pecahan mata uang asing di Lapangan Tenis Kemenpora pada 2018.
Miftahul Ulum, Arief Susanto, dan Imam Nahrawi sebelumnya sempat membanta‎h rincian uang tersebut. Ketiganya membantah menerima uang dari KONI.
‎Hakim sendiri telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy dan Bendumnya, Johny E Awuy. Keduanya divonis bersalah karena terbukti menyuap pejabat Kemenpora terkait suap dana hibah dari pemerintah.
Hakim menjatuhkan hukuman ‎2 tahun 8 bulan dan denda Rp100 juta subsidair dua bulan kurangan terhadap Ending Hamidy. Sedangkan Johny E Awuy, dihukum oleh majelis hakim dengan pidana 1 tahun 8 bulan penjara serta denda Rp50 juta subsidair dua bulan kurungan.
Dalam putusannya, Hakim mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh Ending Hamidy. Menurut hakim, Ending memenuhi syarat sebagai JC atau orang yang dapat bekerja sama dengan KPK
‎Hakim menyatakan Ending dan Johny bersalah karena terbukti memberi suap sebesar Rp 400 juta, satu unit mobil Toyota Fortuner, dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note9 kepada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana.
Pemberian itu dilakukan agar Mulyana memuluskan pencairan proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga pada ajang Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018. Dalam proposal itu KONI mengajukan dana Rp 51,52 miliar.
Selain itu, pemberian tersebut juga dilakukan guna memuluskan pencairan usulan kegiatan pendampingan dan pengawasan program SEA Games 2019 tahun anggaran 2018.
Endang Fuad dan Johny E. Awuy melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Putusan hakim ini lebih rendah jika dibandingkan tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut 4 tahun penjara dan denda Rp150 juta untuk Ending Fuad Hamidy. Sedangkan Johny, dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.
Discussion about this post