Hendropriyono Usul Jabatan Presiden 8 Tahun Satu Periode Tanpa Petahana

JAKARTA, Waspada.co.id – Eks Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono mengusulkan agar masa jabatan seorang presiden dan kepala daerah dalam satu periode diubah dari lima menjadi delapan tahun.

Usul itu disampaikan Hendro kepada awak media usai bertemu dengan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (12/7).

Menurutnya, perubahan itu diikuti dengan perubahan peraturan yang hanya mengizinkan seseorang menjabat sebagai presiden atau kepala daerah selama satu periode saja.

“Tenggat waktu presiden dan kepala daerah itu delapan tahun, tapi satu kali saja. Turun penggantinya nanti silahkan berkompetisi, tidak ada petahana,” kata Hendro.

Dia menilai hal tersebut akan membuat pemerintah dan rakyat menjadi kuat. Presiden atau kepala daerah pun, lanjutnya, akan lebih fokus dalam bekerja karena tidak terganggu jadwal kampanye lantaran berkompetisi di pilpres dengan status calon petahana.

“Jadi delapan tahun itu pemerintah kuat dan rakyat kuat. Tidak ada yang menggergaji pemerintah. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja saja delapan tahun yang betul,” kata eks Kepala Badan Intelijen Negara (Ka BIN) itu.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu mengaku usulan itu berangkat dari keprihatinannya melihat kondisi bangsa saat ini, terlebih ihwal biaya yang dihabiskan untuk pemilu yang kian lama kian bertambah.

Menurutnya, total biaya yang dikeluarkan negara untuk menyelenggarakan Pemilu 2019 telah bertambah lebih dari Rp20 triliun dibandingkan Pemilu 2004.

Menurutnya, rakyat justru menjadi pihak yang patut dikasihani bila DPR terus diam melihat fenomena peningkatan uang penyelenggaraan pemilu ini.

Fenomena ini, tambah Hendro juga bisa membuat Indonesia bangkut serta menjadi negara yang sakit di Asia.

“Kita melihat kecenderungan biaya untuk pemilu. Sejak 2004 kita menghabiskan uang negara Rp3 triliun. Kemudian pada 2009 itu kok menjadi Rp8 triliun. Pada 2014 menjadi Rp15 triliun. Di 2019 Rp25 triliun lebih. Ini gila,” kayanya. (cnnindonesia/ags/data1)