JAKARTA, Waspada.co.id – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemulangan Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Arab Saudi perlu dikaji lebih lanjut. Terlebih muncul tudingan yang menyebut ada peran intelijen yang membuat Rizieq masih tertahan di Tanah Suci.
Wanita yang karib disapa Dani itu menyatakan pemulangan Rizieq bukan sekedar masalah hukum tetapi ada unsur politik.
“Karena pemulangan dan lain-lain itu bukan sekadar kasus hukum, tapi ada unsur politiknya, dan lain-lain. Jadi kami akan mengkaji dulu soal itu,” kata Dani di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (11/7).
Namun, Dani tak menjelaskan pertimbangan apa yang perlu dikaji terkait pemulangan Rizieq yang sudah melewati izin tinggal di Arab Saudi sejak Juli 2018 lalu. Ia hanya menyatakan perlu dilihat pertimbangan secara hukum dan politik.
“Nanti kami lihat dulu. Ini kan ada isu baru, jadi kami harus melihat dulu, pertimbangan secara hukum maupun politiknya,” ujarnya.
Masalah kepulangan Rizieq mencuat di tengah rencana rekonsiliasi usai Pilpres 2019. Pemulangan Rizieq menjadi salah satu syarat yang disodorkan kubu Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan rekonsiliasi.
Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menyebut persoalan overstay yang membuat Rizieq tak bisa pulang ke Indonesia. Agus menyebut Rizieq harus membayar denda overstay terlebih dahulu jika ingin meninggalkan Saudi. Jumlahnya satu orang Rp110 juta.
Agus mengatakan denda tersebut harus dibayar oleh Rizieq dengan catatan yang bersangkutan tak memiliki masalah hukum. Namun, Agus tak tahu apakah Rizieq punya masalah hukum di sana.
Sementara, PA 212 meminta pemerintah yang membayar denda overstay Rizieq di Arab Saudi. Pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu telah melampaui izin masa tinggal di Tanah Suci sejak 21 Juli 2018 lalu.
Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin menyatakan kasus overstay Rizieq di Saudi tak terlepas dari perlakuan pemerintah selama ini. Novel menyebut Rizieq sudah berusaha agar visa miliknya diperpanjang oleh pemerintah Saudi.
“Semua itu tanggung jawab pemerintah yang harus melindungi warganya dimanapun termasuk HRS. Harus segera pemerintah cabut pencekalan itu dan bayar juga dendanya,” kata Novel, Kamis (11/7).
Novel menuding ada campur tangan intelijen hitam di balik masalah overstay yang dialami Rizieq. Menurutnya, Rizieq sudah tiga kali keluar masuk Saudi agar mendapatkan perpanjangan visa sampai akhirnya kini sudah melebihi batas waktu tinggal.
“Karena overstay HRS (Habib Rizieq Shihab) bukan kelalaian beliau sendiri dan justru beliau sudah mencoba sekuat tenaga, namun ada intelijen hitam bermain,” ujarnya. (cnnindonesia/ags/data2)
Discussion about this post