JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyesalkan penangkapan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tjahjo berharap peristiwa ini menjadi yang terakhir di masa pemerintahannya.
“Kemarin kami sampaikan di depan ketua KPK mudah-mudahan OTT kepala daerah Indramayu yang terakhir. Baru kemarin saya katakan ini yang terakhir, tapi pagi ini ada OTT lagi Wali Kota Medan,” kata Tjahjo dalam acara ‘Rakornas Simpul Strategis Pembumian Pancasila’ di Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Kendati demikian, Tjahjo meminta semua pihak tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah atas peristiwa operasi senyap yang menimpa kepala daerah. Ia pun menyinggung ada 119 kepala daerah yang berurusan dengan komisi antirasuah selama lembaga itu berdiri.
“Ada hampir 119 kepala daerah, belum kepala dinas, belum anggota DPRD,” tukas politikus PDI Perjuangan itu.
Diwartakan sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK mengamankan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, (16/10/2019), dini hari. Enam orang lainnya juga ikut diamankan dalam OTT tersebut.
Dalam operasi senyap tersebut, tim juga mengamankan uang senilai lebih dari Rp200 juta. Uang tersebut diduga terkait suap setoran dari dinas setempat untuk Wali Kota Medan.
“Uang yang diamankan lebih dari Rp200 juta. Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Adapun enam orang lainnya tersebut terdiri dari unsur kepala dinas pekerjaan umum (PU), protokoler, ajudan Wali Kota, serta pihak swasta.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan terkait OTT di Medan. Belum diketahui kapan KPK akan menggelar konpers terkait OTT tersebut.
Discussion about this post