JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan radikalisme sebenarnya tak terkait dengan persoalan pakaian, tapi soal cara berpikir dan bertindak.
Hal ini disampaikan Ma’ruf saat memberikan sambutan dalam seminar Sekolah Peserta Sespimti Polri Dikreg ke-28 Tahun 2019, di The Tribrata, Jakarta, Jumat (8/11).
“Radikalisme itu sebenarnya bukan soal pakaian. Tapi radikalisme itu adalah cara berpikir, cara bersikap, atau perilaku dan cara bertindak,” ujar Ma’ruf melalui rekaman audio Sekretariat Wapres yang diterima CNNIndonesia.com.
Alih-alih melarang cara berpakaian, kata Ma’ruf, yang harus dilakukan adalah meluruskan cara berpikir, bertindak, dan gerak-geriknya. Untuk itu perlu upaya lebih intensif dengan melakukan deradikalisasi.
Di sisi lain, lanjut Ma’ruf, pemahaman tentang khilafah juga perlu diluruskan. Selama ini khilafah identik dengan Islam. Merunut sejarah, kata dia, terdapat sejumlah wilayah yang menganut khilafah seperti khilafah Abbasiyah dan khilafah Utsmaniyah.
“Tapi tidak berarti [sistem yang] Islami adalah khilafah,” katanya.
Di Indonesia sendiri, ucap Ma’ruf, khilafah tertolak masuk karena tak sesuai dengan prinsip dan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai landasan NKRI. Serupa dengan khilafah di Arab Saudi yang juga tertolak karena sistem kenegaraan yang berupa kerajaan.
“Jadi bukan karena tidak Islami, tapi menyalahi kesepakatan nasional. Sudah jelas khilafah tertolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan nasional, NKRI. Kalau itu khilafah maka menjadi tidak NKRI lagi, tapi NKKHI, Negara Kesatuan Khilafah Indonesia,” tuturnya.
“Perlu diluruskan pemahamannya bahwa Islam kita itu Islam kaffah, Islam yang utuh, tapi ada nifaq-nya, ada kesepakatannya,” imbuh Ma’ruf.
Senada, Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Hendri P Lubis menegaskan radikalisme dan terorisme tidak bisa dinilai dari apa yang dikenakan seseorang.
“Kita menilai seseorang bukan dari penampilan fisiknya, yang paling bahaya adalah pemikirannya. Radikal dalam pemikiran, radikal dalam sikap, dan radikal dalam tindakan,” ujar Hendri dalam kegiatan yang digelar oleh BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Kamis (7/11) dikutip dari Antara.
“Artinya, seseorang yang memakai celana cingkrang, jenggot, dan cadar bukan ciri pelaku terorisme,” ujar Hendri.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mewacanakan pelarangan cadar ke lingkungan instansi pemerintah. Ia membantah hal itu terkait dengan radikalisme, cuma soal faktor keamanan dan kepatuhan pada seragam kedinasan. (cnnindonesia/ags/data2)
Discussion about this post