MEDAN, Waspada.co.id – Maraknya perubuhan bangunan bersejarah yang dianggap sebagai kawasan cagar budaya di sekitar Lapangan Merdeka kemudian digantikan dengan bangunan yang alpa memperhatikan ketentuan berikut perlindungannya, menjadi permasalahan.
DPRD Medan melihat ada persoalan serius dalam hal ini dan mendesak Pemerintah Kota Medan memiliki semangat menjaga cagar budaya yang menjadi warisan Kota bersejarah.
“Dari persoalan bangunan di Jalan Ahmad Yani VII (eks gedung salah satu media massa, red), kita mengharapkan Pemerintah Kota Medan memiliki semangat untuk menjaga dan melindungi kawasan bersejarah,” jelas anggota Komisi IV DPRD Medan Syaiful Ramadhan, Selasa (9/2).
Dalam persoalan hari ini, Syaiful melihat ada pengabaian yang dilakukan oleh Pemko Medan sehingga bangunan yang posisinya di inti kota luput dari pengawasan.
“Ini menjadi catatan penting, kita tidak ingin persoalan ini menjadi preseden buruk ke depan di mana mereka yang menguasai dan memiliki bangunan cagar budaya melakukan hal yang sama,” tegasnya.
Mengutip Undang Undang (UU) No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, politisi muda PKS Kota Medan ini menegaskan tujuan pemerintah mengeluarkan UU tersebut adalah untuk melestarikan cagar budaya dan membuat negara serta merta bertanggung jawab dalam hal perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.
“Jadi tujuan dari undang undang itu sendiri sudah sangat jelas, negara dalam hal ini Pemko Medan harus hadir bertanggung jawab dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya,” tegasnya.
Dikatakan, butuh keseriusan dan kesungguhan semua pihak baik itu pemerintah dan pemilik atau pihak yang menguasai bangunan untuk menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan bangunan tersebut. “Ketika perangkat perundang-undangannya sudah ada maka kesungguhan pemerintah untuk melindungi dan melestarikan bangunan di kawasan cagar budaya adalah keharusan,” ucapnya.
Banyak kasus di Medan, kata Syaiful, banyak bangunan yang memiliki nilai historis yang tinggi sepertinya kurang mendapat perhatian. Banyak bangunan yang tidak didaftarkan sebagai cagar budaya, konon lagi mendapat bantuan dari pemerintah kota.
“Jika merujuk dari aturan yang ada, untuk dapat disebut sebagai cagar budaya, ada beberapa tahap yang harus dilalui. di antaranya tahap pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi dan pemanfaatan. Hari ini di Kota Medan, kita belum melihat upaya secara sungguh-sungguh,” terangnya.
Sementara itu terkait kasus di Jalan Ahmad Yani VII, Syaiful menegaskan ada persoalan yang perlu dituntaskan segera. Di mana perubuhan dan pembangunan kembali bangunan tersebut yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan catatan tersendiri. “Kita melihat ada pengabaian sehingga bangunan yang letaknya tidak jauh dari kantor Wali Kota Medan bisa berdiri tanpa IMB,” tandasnya.(wol/mrz/d2)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post