JAKARTA, Waspada.co.id – Politikus PDIP, Effendi Simbolon menyebut Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Bapak Naturalisasi usai ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang pada 5 Maret lalu.
Sindiran itu dilontarkan dalam acara diskusi tentang regenerasi kader di partai politik. Moeldoko sendiri tak pernah menjadi kader Partai Demokrat, tapi ditetapkan sebagai ketum lewat KLB yang diinisiasi sejumlah kader pecatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Mulanya, Effendi ditanyakan kebenaran poster dukungan terhadap pasangan Puan Maharani-Moeldoko maju di Pilpres 2024. Effendi membantah hal tersebut.
“Pastinya bercanda itu [poster Puan-Moeldoko], karena saya termasuk yang mendukung Puan untuk maju, tapi bukan sama Pak Naturalisasi. Nanti ada saatnya, ada waktunya, tapi nanti,” kata Effendi dalam Youtube MNC Trijaya FM, Sabtu (27/3).
Dirinya juga menyinggung isu perpecahan Partai Demokrat yang ramai menjadi perbincangan beberapa waktu lalu hingga saatini. Menurut Effendi, PDIP berbeda dengan Partai Demokrat yang tidak mengenali pendirinya.
“Ini [PDIP] agak berbeda ya dengan perdebatan di negeri seberang itu, yang masih dipertentangkan itu, siapa pendiri, siapa yang melahirkan, siapa penggagas, kalau kita ini memang bulat yang membawa PDIP itu Megawati Soekarnoputri,” ujar Effendi.
Ia juga keberatan menyebut Megawati sebagai ‘perekat partai’. Menurutnya, istilah ‘perekat’ muncul karena ada sesuatu yang patah atau rusak. Sementara di partai berlambangkan banteng tersebut tak ada perpecahan.
“Istilah perekat itu seolah-olah ada yang retak, itu dinamika di negeri sebrang, ada di kos-kosan itu. Kalau Bu Mega memang figur pimpinan kami di PDIP yang religius dan sangat nasionalis,” tuturnya.
Sebelumnya, beredar poster dukungan Puan-Moeldoko untuk maju dalam Pilpres 2024. Baik PDI Perjuangan maupun Partai Demokrat versi Moeldoko dengan tegas menyebut poster tersebut hoaks.
Moeldoko sendiri erat kaitannya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB yang diinisiasi sejumlah kader pecatan DPP Demokrat pimpinan AHY.
Sementara itu, DPP Demokrat menyatakan KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusiona lantaran digelar tak sesuai dengan AD/ART. Seharusnya, KLB diinisiasi oleh DPP yang disetujui Majelis Tinggi. (wol/cnnindonesia/ari/d2)
Discussion about this post