MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2020, Robi Barus, mempertanyakan sistem koordinasi Dinas Pendidikan Medan terhadap pengelola sekolah swasta terkait kutipan uang sekolah. Pasalnya, saat ini kegiatan belajar mengajar melalui daring, namun orang tua siswa tetap dibebankan biaya seperti hari normal.
“Kenapa sekolah swasta mengutip biaya tinggi tapi belajar tetap daring? Apa nggak ada keringanan dari pihak yayasan, pengawasan Disdik seperti apa,” katanya dalam pembahasan LKPj Wali Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2020 di ruang Banggar, Selasa (6/4).
Dalam kesempatan itu, anggota pansus Dedy Aksyari Nasution juga mempertanyakan pengawasan Kadisdik Medan perihal banyaknya kepala sekolah memotong gaji atau insentif guru honor.
“Laporan yang kami terima dari Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, banyak kepsek-kepsek ini memotong gaji guru honor. Itu di luar insentif yang mereka terima, kenapa bisa seperti itu pak Kadis,” tanyanya.
Menjawab pertanyaan itu, Kadis Pendidikan Kota Medan Adlan mengaku telah menerbitkan surat edaran kepada sekolah-sekolah swasta agar memberikan keringanan uang sekolah kepada orang tua siswa. Sebab, guru-guru yang mengajar tersebut harus digaji dan pembelajaran tetap sebagaimana biasanya, yakni daring.
“Makanya kita berkali-kali menggelar rapat dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), mengimbau supaya jangan memberatkan orang tua siswa di masa pandemi Covid-19,” jelasnya.
Sementara menjawab pertanyaan Dedy Aksyari, Adlan menyebut bahwa semua dana yang berkaitan dengan Dana BOS tidak dikelola Dinas Pendidikan Medan, melainkan sekolah. Sebab sekolah tersebut telah memiliki rekening masing-masing.
“Semua dana-dana itu masuk ke rekening gurunya, kalau insentif. Untuk Dana BOS itu ke rekening sekolah, jadi kita nggak ada kelola anggaran itu,” jawabnya.(wol/mrz/p2)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post