KUALA LUMPUR, Waspada.co.id – Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, mendesak parlemen menggelar rapat darurat guna penyelidikan lebih lanjut setelah nama sejumlah tokoh Negeri Jiran masuk dalam laporan mengenai aset di surga pajak, Pandora Papers.
Anwar menyampaikan seruan ini dalam rapat parlemen pada Senin (11/10). Ia kemudian mengunggah penggalan pidato itu melalui akun Twitter pribadinya.
“Pandora Papers adalah isu besar yang mesti dibahas oleh Dewan ini dengan secara terperinci,” tulis Anwar di kolom keterangannya.
Pandora Papers adalah isu besar yang mesti dibahas oleh Dewan ini dengan secara terperinci.
Ia tidak hanya soal maruah negara, tetapi juga bagaimana negara ini menyikapi prinsip ketelusan dan integriti.#Parlimen #DewanRakyat #PandoraPapers
Vid Penuh: https://t.co/PcgZATqp0D pic.twitter.com/JMAyWgzFTn
— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) October 11, 2021
Dalam pidatonya itu, Anwar mengatakan bahwa para pejabat yang disebut dalam Pandora Papers memang sudah merilis pernyataan bahwa mereka tidak melakukan tindakan ilegal terkait aset di surga pajak itu.
“Namun, itu tidak menutup kemungkinan dan keperluan mengadakan penyelidikan yang lebih menyeluruh. Saya ingin tekankan bahwa hal ini jauh lebih besar dari pembahasan kita yang lain,” ujar Anwar dalam video itu.
Anwar kemudian mengutarakan berbagai kejanggalan karena pemerintah seakan tak menganggap laporan Pandora Papers ini serius.
“Aneh sekali mengapa tidak ada kekuatan politik untuk memastikan perkara ini diselidiki dan uang yang haram yang diambil dari negara kita bisa dikembalikan untuk rakyat,” tutur Anwar.
Di akhir video itu, Anwar juga berkata, “Saya mau anggota parlemen untuk menggunakan ruang apa pun agar tidak bersekongkol untuk menutup masalah ini.”
Anwar melontarkan desakan ini ketika Negeri Jiran tengah heboh akibat kemunculan nama sejumlah pejabat di Pandora Papers, termasuk Menteri Keuangan, Tengku Zafrul Aziz.
Sebagaimana dilansir Associated Press, Pandora Papers mengungkap bahwa Tengku menjabat sebagai direktur di salah satu bank dan perusahaan di surga pajak. Tengku kemudian merilis pernyataan bahwa ia sudah tak lagi menjabat di perusahaan tersebut.
Selain itu, Pandora Papers juga menyebut sejumlah nama tokoh Malaysia lainnya, seperti mantan Menkeu, Daim Zainuddin dan mantan Wakil Perdana Menteri, Ahmad Zahid Hamidi.
Pandora Papers sendiri merupakan rangkaian bocoran data yang dihimpun oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ).
Berdasarkan keterangan di situs resmi ICIJ, Pandora Papers merupakan hasil investigasi dari kolaborasi jurnalis terbesar di dunia. Untuk meneliti data-data tersebut, lebih dari 600 jurnalis dari 150 media di 117 negara dilibatkan.
Secara umum, Pandora Papers merangkum 2,95 terabyte data mengenai bisnis rahasia para elite dunia dari 200 negara.
Di kawasan-kawasan surga pajak, para elite membentuk perusahaan atau jaringan bisnis lainnya untuk membeli properti di negara lain atau menyembunyikan asetnya. Praktik ini biasanya diterapkan untuk menghindari pajak.
Sebagaimana dilansir AFP, ICIJ menekankan bahwa memiliki aset di surga pajak atau menggunakan perusahaan cangkang untuk menjalankan bisnis di mancanegara memang tidak ilegal di kebanyakan negara.
Namun, pembongkaran fakta ini dianggap dapat mencoreng nama para pejabat yang selama ini menggaungkan kampanye anti-pengemplangan pajak. (cnn/d2)
Discussion about this post