MEDAN, Waspada.co.id – Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut) meminta Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak bertanggungjawab soal Sumut menjadi peringkat pertama peredaran narkoba di Indonesia.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Zainudin Purba, saat penyampaian pandangan umum fraksi tentang R-APBD tahun 2022 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Selasa (16/11).
Dikatakan, Fraksi Golkar juga sudah menyurati Gubernur, Kapolda, hingga Pangdam I/BB terkait peredaran narkoba tersebut. Dalam surat itu, Fraksi Golkar turut melaporkan tiga diskotik ilegal.
“Saya sudah tiga kali melayangkan surat kepada saudara Gubernur, kepada saudara pimpinan DPRD Sumut, kepada saudara Kapolda Sumut, kepada saudara Pangdam I/BB, tentang tiga diskotik ilegal dan benar-benar transaksi narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu begitu bebas dan terang-terangannya,” kata Zainuddin.
Poldasu Musnahkan 203 Kg Sabu
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara memusnahkan barang bukti narkotika hasil tangkapan dalam jumlah yang cukup besar, Selasa (16/11).
Pantauan Waspada Online di Mapolda Sumut, pemusnahan barang bukti itu dipimpin langsung Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, Gubsu Edy Rahmayadi, dan Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan.
Untuk barang bukti sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara direbus dan dimasukkan ke mesin incinerator milik BNNP Sumut. Kemudian ganja dengan cara dibakar.
Usai melakukan pemusnahan, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengatakan barang bukti narkoba yang dimusnahkan merupakan pengungkapan dari 22 kasus yang berhasil diungkap Ditresnarkoba Polda Sumut periode Juli 2021 sampai Oktober 2021.
DPRD Medan Soroti Pendidikan dan Narkoba
Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan meminta Pemko Medan lebih serius dan optimal dalam memperhatikan mutu pendidikan di Kota Medan. Mengingat proses belajar mengajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sudah dilakukan.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, Siti Suciati, saat membacakan pandangan umum atas Nota Pengantar Wali Kota Medan atas R-APBD Kota Medan Tahun 2022 dan Nota Keuangan R-APBD Kota Medan Tahun 2022, Senin (15/11) kemarin.
“Begitu juga pengangkatan Plt kepala sekolah harus menjadi perhatian Wali Kota. Fasilitas dan SDM juga tenaga honorer guru juga harus menjadi perhatian khusus oleh Pemko Medan,” katanya.
Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti soal keamanan di Kota Medan. Menurut Fraksi Partai Gerindra, banyak begal, pungutan liar (pungli), aksi pencurian ranmor, aksi kriminal dan premanisme membuat Kota Medan tidak nyaman.
Baca selengkapnya
(wol/man/data3)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post