MEDAN, Waspada.co.id – Dampak dari tender pembangunan jalan dengan anggaran Rp2,7 triliun dalam satu paket oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengaku terus di-bully.
Padahal megaproyek bersumber dari APBD Sumut dikerjakan dalam tahun jamak mulai 2022 tidak dipecah-pecah dalam beberapa paket, tujuannya untuk kepentingan rakyat dan membela rakyat.
“Inilah kita langkah yang diambil (bangun jalan Rp2,7 triliun dalam tender satu paket),” kata Edy di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Jumat (28/1).
Dijelaskannya, yang bertanggung jawab untuk penyerapan anggaran Rp2,7 triliun itu adalah Bambang Pardede selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut. Tetapi, Edy mengaku terus dibully karena tender megaproyek satu paket tersebut.
“Aku kasihan kali sama si Bambang ini. Pagi, siang, malam dia hitung itu bung. Hei Bambang, yang paling penting kau jangan mengayakan dirimu, jangan mengayakan orang lain, jangan kau curi uang negara. Habis itu darrr, dibully. Sampai hari ini saya lihat masih ada di koran itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Pangkostrad mempertanyakan prosedur mana yang dilanggar. Ia siap mempertanggungjawabkannya jika tidak melalui prosedur. “Kalau persoalan ini kau goreng-goreng sana, goreng-goreng sini, dikancing pintunya dari Jakarta, tak terpenuhi kerjaan rakyat ini. Bungkusan nya adalah tahun jamak namanya, ada diatur di dalam undang-undang itu namanya tahun jamak,” ungkap Edy.
Mengenai sistem tendernya tidak dipecah atau malah disatukan, menurut Edy, apabila proyek pembangunan jalan 450 km dipecah-pecah akan terkendala dari sisi pengawasan. Karena, dituntut kualitas mutu jalan yang dibangun harus tahan sampai umur 10 tahun.
“Saya tak mau yang sudah-sudah. Saya tak mau memfitnah yang sudah-sudah. Saya mau seandainya menang ini si A, yang tender menang, kau harus bertanggung jawab. Siapa yang kerja, please, silakan. Saya tak mau tahu itu. Tetapi yang saya minta sama Bambang 10 tahun,” tegasnya.
“Dia 10 tahun usianya, uang rakyat itu, saya tahu itu. Secara teknis ngapain saya urusin. Saya kan punya kepala dinas. Ini contoh, ini di-bully terus, gimana sih, ampun aku. Nggak sesuai prosedur, tidak apalah. Ampun aku. Saya tak mau itu, atau kita hentikan tidak usah kita bangun jalan ini?. Kalau nggak dukunglah,” curhat Edy. (wol/man/data3)
Editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post