MEDAN, Waspada.co.id – Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Medan M Rizki Nugraha, kembali menemui konstituennya menyerap aspirasi warga dalam kegiatan Reses I Masa Sidang III Tahun Anggaran 2022 di Jalan Garu 2 ujung, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Jumat (18/2).
Pada pertemuan tersebut, tidak ada yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Di mana keluhan masyarakat masih seputar banjir, bantuan sosial dan lainnya.
Seperti yang diungkapkan warga Jalan Garu 2 ujung Gang Bakti, Azhari. Katanya hampir 20 tahun gang tempatnya tinggal kerap dilanda banjir apabila hujan turun mengguyur.
“Air tak jalan, air tergenang di daerah paling belakang gang kami. Apa solusi dari bapak dewan ataupun perwakilan Pemko Medan yang ada di sini. Kami udah gak tahan lagi sama kondisi ini pak!. Mohon beri solusinya,” ungkapnya.
Warga lainnya, Laila, mengaku tak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal dirinya telah didaftarkan melalui kepala lingkungan. Sampai dengan saat ini, tak satupun kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang ia pegang.
Berbeda dengan keluhan kedua warga di atas, Sri, masih warga yang sama mengaku peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Namun sudah 2 tahun menunggak pembayaran iuran. Ia pun memohon untuk dipindahkan kepesertaannya agar terdata sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Menjawab pertanyaan Azhari, perwakilan Dinas PU UPT Medan Kota, Habibi, mengaku bahwa pihaknya dan Kelurahan Harjo Sari I sudah melakukan survey ke lokasi dimaksud. Namun dikarenakan belum ada pembuangan, maka tahap awal direncanakan pengorekan parit kondisional.
“Makanya akan ada pengorekan parit dari Jalan Garu 2 hingga ke Jalan Panglima Denai, sehingga kondisi air tidak lagi tergenang di kawasan itu. Bulan 3 ini akan dikerjakan menggunakan Dana Kelurahan,” jelasnya.
Sementara itu menjawab pertanyaan Laila, perwakilan Dinas Sosial Kota Medan Rinaldi Sotorus, meminta warga yang belum mendapatkan bantuan segera mengumpulkan foto copy KTP dan KK dan menyerahkannya ke kantor lurah. Nantinya berkas-berkas yang masuk itu akan diverifikasi terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Bayar dulu tunggakannya, nanti akan dikawal untuk mendapatkan BPJS PBI,” ujarnya menjawab pertanyaan Sri.
Sebagai penutup pertemuan, M Rizki Nugraha meminta kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan serius menyahuti semua aspirasi warga. Sebab, saat seperti ini warga sangat mengharapkan gerak cepat (gercep) pemerintah seperti keinginan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
“Saya akan kawal semua aspirasi bapak dan ibu untuk dimasukkan ke dalam e-pokir anggota DPRD Medan. Kita harus dukung program-program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Bobby-Aulia untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang diberkahi sesuai taglinenya Medan Berkah,” tegas kader AMPI Sumatera Utara ini.(wol/mrz/d2)
editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post