TEBINGTINGGI, Waspada.co.id – Mendukung penyelengaraan pelayanan publik berkualitas, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa MBA mewakili Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Gedung Balai Kartini Covention Centre, Jalan Gunung Leuser, Kota Tebingtinggi, Rabu (2/3).
Deputi Diah langsung meninjau 128 stand di MPP Tebingtinggi didampingi Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller, Direktur Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Mendagri Syopian Ruster, Gubsu Edy Rahmayadi, Wali Kota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan diwakili Wakil Wali Kota H Oki Doni Siregar dan sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara.
Pembentukan Mal Pelayanan Publik di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, kata Diah, merupakan salah satu kebijakan strategis dalam rangka mendorong terwujudnya pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi, sehingga pelayanan publik dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, sederhana, dan efisien sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Dijelaskan Diah, MMP Tebingtinggi merupakan MPP ke-52 yang diresmikan Menpan RB di Indonesia dan satu satunya MPP pertama di Sumatera Utara. Dengan demikian, Menpan RB akan terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk membiasakan diri melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam berbagai kesempatan perumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan, dalam implementasi, hingga evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
“Pelayanan publik yang sederhana dan efisien merupakan kunci utama dalam menghadirkan kondisi pelayanan publik yang stabil dan kondusif sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan praktik-praktik perekonomian yang mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Hal itu menurutnya akan memungkinkan kesempatan bagi masyarakat berinovasi dan melakukan sharing ekonomi untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.
“Saya ingin mendorong seluruh pihak terkait untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang sederhana dan terintegrasi melalui kehadiran mal pelayanan publik, khususnya di lingkup Provinsi Sumatera Utara, dengan semangat kolaborasi dan sinergi antar lembaga, wujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan prima, untuk tujuan kesejahteraan bahkan kebahagiaan seluruh masyarakat yang kita layani,” tutupnya.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, mengatakan bahwa MPP adalah milik seluruh pihak, oleh karena itu harus melibatkan seluruh stakeholder terkait. Diharapkan MPP dapat membuat prosedur menjadi lebih cepat dan tidak berbelit sehingga memudahkan orang untuk berinvestasi. Edy juga mengajak agar kabupaten/kota di Sumut dapat mewujudkan MPP di wilayah masing masing sebagai sarana kemudahan berinvestasi.
Wakil Wali Kota Tebingtinggi H Oki Doni Siregar, mengatakan penentuan lokasi MPP pada lantai I (satu) gedung Kartini Convention Center and Public Service, lebih dilatarbelakangi oleh efisiensi dan efektifitas ketersediaan anggaran dan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah sehingga memiliki nilai tambah (valeu added).
“Sejalan dengan itu, pengawalan dan pendampingan yang selama ini dilakukan oleh Kemenpan RB, baik itu dilakukan dengan tatap muka ataupun virtual, tentunya sangat berarti bagi kami. Saran, masukan, arahan dan rekomendasi oleh mentor Ibu Deputi Pelayanan Publik, Asdep dan tim sekaligus memfasilitasi kami untuk melakukan study tiru ke beberapa daerah guna peningkatan dan penguatan kapasitas kami sehingga dapat membidani MPP ini” ujar Oki.
Lebih lanjut, katanya, hal ini merupakan komitmen kuat Pemko Tebingtinggi untuk mengintegrasikan layanan-layanan publik yang selama ini penyelenggaraannya dilakukan di kantor masing masing dan bejauhan.
Ketua Tim MPP Tebingtinggi merupakan Sekdako Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, menjelaskan bahwa MPP Tebingtinggi sebagai tempat kegiatan dan aktivitas pelayanan publik atas barang, jasa dan administrasi serta merupakan perluasan fungsi unit pelayanan terpadu satu pintu, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah.
“Tujuan MPP Tebingtinggi adalah sebagai jembatan yang menghubungkan sekaligus mendekatkan layanan publik yang disediakan pemerintah, baik instansi pusat dan daerah BUMN/BUMD kepada masyarakat,” ucap Dimiyathi.
Menpan RB Tjahjo Kumolo juga memberi penghargaan kepada Wakil Wali Kota Tebingtinggi H Oki Doni Siregar atas komitmen dan kerja sama dalam mewujudkan MPP dan penandatangan prasasti oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan penekanan tombol touch screen sebagai simbol dimulainya MPP Tebingtinggi Sumatera Utara.
Sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Tebingtinggi, Surya Dharma SH, menjelaskan MPP dilantai pertama itu memiliki luas 7696 M2 dengan luas Gedung 1638 M2 dengan kapasitas 128 pelayanan yang diikuti 40 instansi terdiri dari 19 SKPD dan 21 instansi vertikal BUMN/BUMD.
“MPP ini difasilitasi ruang bermain anak, ruang laktasi, ruang merokok, klinik, ruang baca, pantry dan ruang disabilitas. Pengunjung akan dapat mengakses jaringan internet dengan ketersediaan all in one PC, printer dan aplikasi antrean,” jelas Surya Dharma. (wol/mad/d2)
editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post