JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pengendalian inflasi membahas harga pangan pada Kamis (1/9).
Airlangga yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) ini memaparkan sejumlah rekomendasi aksi TPIP dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai extra effort stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan.
Rekomendasi tersebut antara lain, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit untuk menjaga ketersediaan supply komoditas dan pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga. Lalu, pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN sebagai dukungan memperlancar distribusi.
Rekomendasi selanjutnya, yakni percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun. Penyusunan neraca komoditas pangan strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.
Airlangga menuturkan, rekomendasi selanjutnya, adalah penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian dibantu Badan Pangan Nasional. Antara lain terkait penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi.
“Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU),” tutur Menko Airlangga saat konferensi pers usai Rakortas TPIP-TPID, Kamis (1/9).
Airlangga menambahkan, rekomendasi terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID yakni melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.
“Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, Walikota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5 persen,” tegas Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berupaya mengendalikan inflasi di daerah maupun di pusat.
“Ini tentu merupakan upaya bersama antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah, dalam wadah TPIP dan TPID untuk mengendalikan gejolak-gejolak harga,” ujar Airlangga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2022 terjadi deflasi sebesar 0,21 persen (mtm) dan inflasi menjadi 4,69 persen (yoy). Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi bulan Juli 2022 yaitu 4,94 persen (yoy).
“Ini adalah extra effort yang dilakukan pemerintah sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk menjaga stabilitas harga dan capaian inflasi 2022,” tutur Airlangga.
Ketua TPIP mengatakan, TPID juga terus menjaga stabilitas harga pangan yang tercermin dari inflasi volatile food yang juga mengalami deflasi pada bulan Agustus 2022 sebesar 2,90 persen (mtm) atau 8,93 persen (yoy). Angka tersebut menurun dari bulan Juli yang mencapai 11,47 persen (yoy).
Deflasi terjadi karena terbantu oleh hasil panen yang telah merata di daerah sentra, termasuk penurunan harga komoditas bawang merah.
Secara spasial, pada Agustus terdapat 66 kabupaten/kota yang memiliki realisasi inflasi di atas nasional. Jumlah tersebut menurun dari bulan Juli lalu yang tercatat di 69 kabupaten/kota. Sementara itu masih terdapat 27 provinsi yang memiliki realisasi di atas inflasi nasional. (wol/pel/d2)
Discussion about this post