MEDAN, Waspada.co.id – Melihat lebih dalam alokasi 2 persen dari dana alokasi umum maupun dana bagi hasil Pemda. Dan melihat skema kebijakan Pemda dengan fokus kepada penyaluran Bansos maupun pengendalian harga untuk jenis komoditas pangan tertentu seperti beras.
Upaya tersebut khususnya bentuk pasar murah, memang akan membuat harga cenderung lebih murah dari harga pasar, namun tidak akan terdata secara langsung sebagai harga yang turut dimasukkan dalam perhitungan inflasi.
“Saya kerap menjadikan upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Sumut sebagai sampel perhitungannya. Pemerintah Sumatera Utara beserta dinas terkait kerap melakukan intervensi pasar disaat suatu komoditas tertentu mengalami lonjakan kenaikan harga yang diluar kebiasaan. Seperti meredam gejolak harga cabai merah sebelumnya, atau rencana melakukan pasar murah untuk meredam sejumlah harga khususnya harga beras di tengah masyarakat pasca kenaikan harga BBM,” terang Ekonom Sumut, Gunawan Benjamin, Rabu (21/9).
Jelas sekali bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah Sumut memang akan membuat harga yang diterima pembeli menjadi lebih murah. Namun, data harga yang diterima konsumen atau pembeli tersebut tidak lantas menjadi acuan perhitungan inflasinya. Karena koresponden untuk perhitungan inflasi ini tentunya sudah dimiliki oleh BPS.
“Terlebih kebijakan tersebut sifatnya temporer, Pemda Sumut tidak selalu hadir mengintervensi selamanya, karena sangat bergantung kepada situasi dan kondisi tertentu. Jadi kesinambungan data tidak akan tersedia dan tentunya tidak bisa dijadikan acuan sebagai perhitungan inflasi,” katanya.
Akan tetapi, secara tidak langsung upaya untuk meredam inflasi dengan operasi pasar ini berdasarkan hitungan akan mengurangi beban inflasi sekitar 0,2 persen. Jadi kalau di bulan September ini pemerintah Sumut tidak melakukan operasi pasar serta upaya penanggulangan dampak inflasi lainnya. Maka inflasi Sumut akan lebih besar dibandingkan dengan realisasinya.
“Saya menghitung inflasi di Sumut sejauh ini masih dikisaran 0,87 persen di bulan September. Nah jika Pemda di September ini tidak melakukan operasi pasar maupun Bansos, maka inflasi Sumut ada dikisaran 1 persen hingga 1,1 persen. Nah mengapa Bansos juga turut saya pertimbangkan sebagai salah satu faktor yang turut meredam inflasi,” jelasnya.
Temuan di lapangan menunjukan tidak semua masyarakat menengah kebawah mampu membeli kebutuhannya secara tunai. Karena Bansos masyarakat punya cash, dan membuat sebagian masyarakat menjadi tidak terlibat dalam pembentukan harga di pasar.
Harga yang terbentuk dipasar itu mengacu kepada mekanisme pasar yang sempurna. Sehingga demandnya di pasar berkurang dan harga bisa melandai. Di situlah peran pasar murah serta Bansos tadi secara tidak langsung juga turut menekan inflasi.
“Untuk besaran inflasi di Sumut sendiri masih berpeluang berubah nantinya. Karena masih ada 10 hari kedepan. Jadi operasi pasar memang perlu dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, meskipun sayangnya tidak akan banyak berperan langsung menekan inflasi secara signifikan,” pungkas Gunawan. (wol/eko/d2)
Discussion about this post