MEDAN, Waspada.co.id – Exco Partai Buruh Sumatera Utara (Sumut) mengharapkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menaikkan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota sebesar 13 persen.
Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, mengatakan permintaan kenaikan upah sebesar 13 persen tersebut sangat lumrah. Menurutnya, Gubsu harus dapat mengabulkan tuntutan kenaikan upah buruh Sumut secara signifikan tahun 2023.
“Salah satu faktornya, gubernur sudah seharusnya peka terhadap buruh, boleh ditanya ke buruh Sumut saat ini, para buruh di kabupaten/kota se-Sumut sudah tidak mengalami kenaikan upah sejak kurun waktu tiga tahun terakhir ini,” kata Willy di Medan, Kamis (3/11).
Faktor kedua, kata Willy, Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah yang mengebiri hak atas upah buruh. UMP dan UMK seolah kerap naik, selain kenaikannya sangat minim hanya rata rata 1-3 persen.
Ia menambahkan, dengan adanya PP tentang pengupahan dalam UU Cipta Kerja telah mengebiri hak buruh, di mana upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) dihapuskan, maka para buruh hanya menerima UMK saja.
“UMSK harusnya ada kenaikan 5 -15 persen dari UMK yang ditetapkan sebelumnya. Jadi, sejak tahun 2020 upah buruh tidak mengalami kenaikan, karena hampir 90 persen pekerja buruh Sumut sebelum adanya UU Cipta Kerja upahnya UMSK bukan UMK, kalau pun naik selama dua tahun ini, upah mereka masih lebih dari UMP atau UMK yang ditetapkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Willy menyebutkan, faktor ketiga adalah biaya hidup dan kebutuhan pokok masyarakat sudah sangat melambung tinggi, dengan naiknya harga BBM menyebabkan kalangan buruh merasa sulit. Karena, semua harga kebutuhan pokok, Sembako, sewa menyewa rumah, uang sekolah, ongkos Angkot dan kebutuhan hidup lainnya mengalami kenaikan signifikan.
“Buruh saat ini sudah jatuh tertimpa tangga, upah murah karena kenaikan yang dikebri UU Cipta Kerja, sekarang kebutuhan pokok tak sanggup mereka penuhi, hidup mereka sudah banyak gali lubang tutup lubang, utang sana sini,” ungkapnya.
“Tuntutan 13 persen itu juga sesuai dengan paraturan yang ada, kalau gubernurnya berani bijaksana tidak takut intervensi dari siapapun,” pungkasnya. (wol/man/d2)
Editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post