MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat bahwa sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga dari 0 hingga 20% sejak dua pekan terakhir pada Desember 2022. Kenaikan harga ini menjadi salah satu pemicu tingginya inflasi dengan ketersediaan pasokan barang.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kamis (22/12). Dijelaskannya, tingkat inflasi di Sumut hingga November 2022 sudah mencapai 5%. Targetnya hingga akhir tahun dapat bertahan di bawah hingga pekan kedua Desember kenaikan sudah berada pada berkisar 0,5%, sehingga perlu upaya untuk menahan laju inflasi di 0,4%.
“Ke depan kita harus dapat menahan laju inflasi di kisaran 0,4% agar target inflasi di bawah 5% dapat dicapai di akhir tahun,” kata Naslindo.
Penyebab terjadinya kenaikan harga sangat memicu tingginya inflasi di Sumut, berdasarkan temuan di lapangan ternyata beberapa komoditas yang didistribusikan ke luar Sumut. Sementara kebutuhan dalam provinsi sendiri, tidak kalah besarnya.
“Contoh temuan di lapangan pada satu produsen telur ayam yang mendistribusikan produksinya ke luar Sumut. Misalnya, kiriman ke Jakarta mencapai 9.616 ikat, Aceh 943 ikat dan Batam 3.710 ikat (15 kg per ikat),” ujarnya.
Sedangkan untuk distribusi di Sumut, khususnya ke Medan sebanyak 5.555 ikat. Artinya, ada 71% yang ke luar dan hanya 29% yang didistribusikan di dalam provinsi, sehingga penyebab kenaikan harga juga terjadi pada komoditi seperti cabai merah.
Berdasarkan data perkembangan harga komoditas pangan selama dua pekan di Desember 2022 (1-16/12/2022), cabai merah mengalami kenaikan signifikan sebesar 20%. Dari Rp28.868/kg di awal Desember, menjadi Rp34.930/kg pada 16 Desember.
Begitu juga cabai rawit hijau naik 16% selama dua pekan, telur ayam ras naik 3,4%, daging ayam 2,9% dan ikan kembung 1,2%. Kenaikan ini masih memungkinkan untuk bergerak mengingat semakin dekatnya momentum perayaan hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).
Pemprov Sumut, katanya, merancang lima strategi pengendalian inflasi di sisa waktu sepekan terakhir Desember 2022. Yakni meminta seluruh kabupaten/kota menggelar pasar murah secara masif, terutama lima kota IHK (indeks harga konsumen) seperti Medan, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Gunungsitoli dan Sibolga.
Selain itu, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke produsen atau gudang penyimpanan, agar tidak ada spekulan yang menahan dan menimbun barang pokok menjelang Nataru. Kemudian, meminta PD Pasar untuk menjadi distributor kebutuhan pokok seperti telur, gula, minyak goreng dan tepung sehingga saluran distribusi menjadi banyak dan tidak dimonopoli pengusaha tertentu.
“Hal itu untuk memotong mata rantai distribusi menjadi lebih pendek. Karena semakin panjang mata rantainya membuat harga semakin mahal,” ucapnya.
Pemprov Sumut, lanjutnya, meminta para produsen agar mengutamakan pemenuhan kebutuhan pasar di Sumut. Serta menugaskan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk melakukan perdagangan guna memenuhi beberapa komoditas yang masih defisit seperti bawang putih dan bawang merah dari luar Sumut, bekerja sama dengan petani di Brebes Jawa Tengah. (wol/man/d2)
editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post