MEDAN, Waspada.co.id – Kinerja APBN tahun 2022 menggambarkan keseluruhan upaya Indonesia menghadapi pandemi yang luar biasa serta memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Kanwil DJPb Sumut Syaiful SE Ak MM mengatakan sampai dengan 31 Desember 2022, beberapa indikator perekonomian di Sumatera Utara seperti perkembangan harga di tingkat konsumen mengalami inflasi sebesar 1,5% (mtm), lebih tinggi dibanding nasional (0,66%), dipicu beberapa komoditas penyumbang inflasi seperti tomat, cabai merah, ikan dencis, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Inflasi Sumut tahun 2022 tercatat 6,12% (yoy), lebih tinggi dibanding nasional (5,51%), dipicu komoditas penyumbang inflasi seperti bensin, angkutan udara, beras, rokok kretek filter, dan angkutan dalam kota. Indikator perekonomian lainnya yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Desember 2022 sebagai salah satu indikator mengukur tingkat kemampuan/daya beli petani tumbuh 0,15% dibanding November 2022.
“Angka NTP Sumut (108,55) ini bahkan lebih tinggi dari nasional (105,23). Kenaikan NTP disebabkan naiknya NTP pada subsektor Hortikultura (4,68%), subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (0,16%), dan subsektor Perikanan (1,04%). Selaras dengan NTP, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Desember 2022 juga tumbuh 1,17% (mtm),” kata Syaiful dalam konfrensi pers Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Sumut, Jumat (27/1).
Lalu, NTN Sumut (121,12) berada di atas Nasional (108). Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia, IPM Sumut tahun 2022 naik 0,71 poin (yoy) yang menunjukkan perbaikan capaian pembangunan kualitas hidup di Sumut. Pada tahun 2022, terdapat tiga kabupaten/kota yang beralih status IPM dari “Sedang” menjadi “Tinggi” yaitu Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Humbang Hasundutan, dan Kota Gunung Sitoli. Namun, IPM Sumut tahun 2022 (72,71) masih lebih rendah dibanding Nasional (72,91).
“Di tengah kondisi global yang volatil Indonesia masih tetap resilien didukung kinerja APBN yang ekspansif dan konsolidatif.
Pemerintah terus melakukan penguatan di sisi penerimaan serta mengupayakan akselerasi belanja dengan tetap memperhatikan good governance untuk menopang pertumbuhan,” terangnya.
Dikatakan, kinerja penerimaan perpajakan di Sumatera Utara yang dikelola oleh Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II untuk tahun 2022 telah mencapai Rp36,08 triliun (118,55% dari target Rp30,43 triliun). Realisasi penerimaan perpajakan ini tumbuh signifikan 55,99% (yoy). Kontributor terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri (24,71%); PPH Pasal 25/29 Badan (21,15%); dan PPh Final (17,55%).
“Akselerasi penerimaan perpajakan didukung pertumbuhan yang lebih baik pada jenis pajak utama (yoy) seperti PPh Badan (169,70%); PPN Dalam Negeri (19,38%), PPN Impor (26,71%), dan PPh Final (218,74%).
Sedangkan menurut sektor, didominasi sektor Industri Pengolahan (33,86%) diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (27,13%),” jelasnya.
Kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai di Sumut, dikelola oleh Kanwil Bea & Cukai Provinsi Sumatera Utara, terealisasi sebesar Rp6,28 triliun (107,43% dari target Rp5,85 triliun). Realisasi ini tumbuh 6,10% (yoy) didukung pertumbuhan Bea Masuk (16,61%); Bea Keluar (1,25%), dan Cukai (17,88%).
“Penerimaan Cukai juga mampu tumbuh dengan baik didukung pertumbuhan produksi Cukai Hasil Tembakau/ CHT dan MMEA meskipun pembebasan cukai terhadap Ethil Alkohol (EA) masih diberlakukan guna mendukung penanganan Covid-19,” tegasnya.
“Kinerja PNBP terealisasi Rp2,35 triliun atau 122,10% dari target Rp1,93 triliun, dengan kontributor penerimaan terbesar berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (Rp472,12 miliar) dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (Rp470,78 miliar). Realisasi PNBP tahun 2022 mampu tumbuh 9,02% (yoy) yang menunjukkan sinyal pemulihan ekonomi yang terjaga didukung reformasi structural,” katanya lagi.
Diakui, selama tahun 2022, APBN berhasil menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerja keras APBN diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. 31 Desember 2022 mencapai Rp19,82 triliun atau 96,18% dari total anggaran belanja pemerintah pusat.
“Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumut, realisasi ini terkontraksi 2,62% (yoy) dipicu kontraksi belanja Modal 11,76% (yoy) dan Belanja Barang 0,46% (yoy). Sementara realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp40,39 triliun atau 100,35% dari total anggaran TKDD. Realisasi TKDD juga terkontraksi 1,85% (yoy) dipicu kontraksi Transfer ke Daerah 1,74% (yoy) dan Dana Desa 2,73% (yoy). Defisit anggaran tahun 2022 tercatat Rp15,50 triliun, dimana capaian defisit ini membaik 57,23% dibanding tahun 2021. Defisit yang lebih rendah didukung membaiknya pendapatan negara dan optimalisasi belanja negara,” tutupnya. (wol/ari/d2)
Kemenkeu Sumut
Discussion about this post