JAKARTA, Waspada.co.id – Mencuatnya pernyataan PDI Perjuangan yang meminta Partai Nasdem mundur dari kabinet Presiden Jokowi pasca beredarnya isu pecah kongsi, mendapat respon dari petinggi partai besutan Surya Paloh.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menegaskan partainya berada di kabinet karena Jokowi, sehingga menurutnya tidak ada partai lain yang berhak mengatur.
“Partai NasDem berada di dalam kabinet itu bukan karena PDIP tapi karena Pak Jokowi. Jadi kabinet itu terbentuk atas kesepakatan bersama pada 2019, sehingga tentunya sekali lagi saya tekankan, tidak ada partai yang berhak menentukan partai politik lain ada di dalam atau di luar kabinet. Karena itu adalah kewenangan daripada presiden,” katanya dilansir dari laman cnn indonesia, Rabu (18/1).
Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini menegaskan partainya akan keluar dari koalisi pemerintahan hanya jika diminta oleh Jokowi sendiri.
“Jadi kami akan keluar dari koalisi ini kalau kemudian Pak Presiden yang meminta kami untuk keluar,” tegasnya.
Ali mengatakan, NasDem akan selalu berada di koalisi Jokowi untuk memastikan jalannya pemerintahan hingga akhir periode tahun 2024. Hal itu merupakan komitmennya sejak pembentukan koalisi.
“Posisi NasDem di kabinet itu ingin memastikan program pemerintah itu berjalan dari 2019 hingga 2024. Kami ingin memastikan bahwa Pak Jokowi, keselamatan, kehormatan, dan harga diri Pak Jokowi, harus dijaga oleh partai-partai koalisinya. Kemudian NasDem berkepentingan untuk menjaga hal itu,” tambahnya.
Ali heran keputusan NasDem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres dipermasalahkan. Dia menilai, NasDem tidak sama sekali mengambil ‘kue’ kekuasaan.
“Kami itu hari ini mencalonkan Anies ya sebagai capres. Nah, terus masalahnya? Kue kekuasaan yang diambil oleh NasDem? Kan memang kerjanya NasDem dari sebelum-sebelumnya. Dan kami berada di koalisi ini memang sejak 2019,” ujarnya.
Soal mencuatnya isu NasDem dan Jokowi pecah kongsi dikaitkan dengan reshuffle kabinet, Ali menilai semua parpol juga berpeluang dengan hal itu. Menurutnya, tak ada etika yang dilanggar NasDem. Dia pun menyinggung etika politik ini dengan mengungkit kader PDIP yang korupsi.
“Sama, sama halnya (antara NasDem dan PDIP). Ya saya nggak ngerti apa yang dilanggar oleh NasDem, etika apa yang dilanggar oleh NasDem ketika mencalonkan Anies. Apakah kemudian PDIP itu tidak mencederai etika ketika kadernya korupsi, ditangkap. Apakah mereka tidak merasa bersalah dengan itu? Iya kan. Jadi kita tidak perlulah membicarakan hal-hal, biarlah presiden yang menilai kepantasan partai-partai politik,” pungkasnya.(wol/cnnindonesia/mrz/d2)
Discussion about this post