BENER MERIAH, Waspada.co.id – Terkait terhentinya proses pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), Kecamatan Pintu Rime Gayo, (PRG), Kabupaten Bener Meriah, terus jadi sorotan.
Wakil Ketua Komisi A, Baitul Hakim S.Kep, didampingi Kasim, Anggota Komisi A DPRK Bener Meriah, ketika ditemui sejumlah awak media Selasa (31/1), di ruang kerjanya, mengatakan akan segera memanggil pihak-pihak terkait, untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), sehubungan proses pembangunan SPBU BUMDesma tersebut.
“Dalam minggu ini kita akan segera menyurati mereka semua, untuk meminta penjelasan perihal terhentinya pengerjaan SPBU itu,” ucapnya.
Masih kata Baitul Hakim, Komisi A, yang membidangi pemerintahan kampung, pihak DPRK akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP), dengan pihak-pihak yang punya otoritas terkait pembangunan SPBU tersebut.
“Surat itu akan kita tujukan langsung kepada Camat PRG, Ketua Forum Reje, Ketua BUMDesma, Direktur PT. Pintu Rime Gayo Energi, dan Tokoh-tokoh Masyarakat,” sebutnya
“Karena program itu merupakan harapan terbesar masyarakat untuk menjadi pilot projects sebagai desa yang maju, agar dapat ditirukan oleh desa-desa lainnya,” kata Baitul Hakim.
Hal senada juga disampaikan oleh Kasim, anggota DPRK Bener Meriah dari Komisi A. Dirinya menyampaikan, sejauh ini belum ada informasi, dan duduk bersama dengan pihak yang terkait dalam proses pembangunan SPBU BUMDesma itu,” katanya.
“Terlebih saat ini kami juga memantau di media sosial, dan maraknya pemberitaan terkait terhentinya pembangunan SPBU tersebut,” sebutnya.
“Jadi kami pihak Komisi A wajib untuk memanggil mereka yang terlibat dalam proses pembangunan SPBU Pintu Rime Gayo itu,” ujarnya.
“Ini menyangkut dana negara yang harus kita pantau dan jaga bersama, jangan sampai disalah fungsikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” sebut politisi PKB itu.
SPBU yang dibiayai melalui penyertaan modal dari 23 Dana Desa senilai Rp6,9 miliar (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) tersebut, kini terus menjadi sorotan sejumlah masyarakat di Bener Meriah.
Sebab hingga memasuki awal tahun 2023, ternyata progres fisik pembangunannya masih mencapai 41%, dan hingga saat ini proses pengerjaannya terhenti total.
Padahal anggaran yang sudah terealisasi mencapai Rp5.535.978.000 dari total Rp6,9 miliar yang telah disepakati. (wol/win/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post