MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Irham Buana Nasution, meminta Satgas Pangan Sumut lebih aktif dalam melakukan Sidak ke distributor minyak goreng di Sumut.
Hal ini untuk mencegah terjadinya penimbunan menjelang bulan suci ramadhan. Desakan ini disampaikan Irham merespons temuan 75 ton minyak goreng minyakkita diduga tidak diedarkan atau ditimbun di sebuah gudang milik distributor.
“Kami juga mendesak aparat penegak hukum Polda Sumut dan jajarannya, bersama KPPU dan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap siapapun yang terlibat dalam penimbunan Minyakkita itu,” kata Irham.
Didampingi Ketua Fraksi Golkar Syamsul Qomar dan Wakil Ketua Dhody Thahir, Irham mengatakan Minyakkita yang ditemukan Satgas Pangan Sumut tersebut merupakan produksi Kementerian Perdagangan dan minyak goreng subsidi.
“Minyak goreng itu seharusnya dinikmati oleh rakyat Sumut, tapi ternyata dilakukan penimbunan besar-besaran. Penimbunan itu baru ditemukan di satu lokasi, satu distributor saja,” ungkapnya.
Dengan begitu, kata Irham, Fraksi Golkar DPRD Sumut menduga penimbunan minyak goreng subsidi itu bukan kerja perorangan atau individual, tapi sudah sindikasi besar. Sehingga, Fraksi Golkar menilai perlu ada tindakan-tindakan yang lebih keras, lebih nyata dari Pemprov Sumut.
“Khususnya Satgas Pangan, dari penegak hukum, Polda Sumut untuk mengambil tindakan hukum terkait penimbunan ini. Menurut perkiraan kami, bahwa kalau ini bukan kerja-kerja perorangan, kerja-kerja individual, tapi ini indikasi besar terutama menimbulkan tidak stabilnya perekonomian Sumut,” ujarnya.
“Ini bisa membuat inflasi meningkat, kedua menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat karena mendapatkan kelangkaan Minyakkita untuk mendapatkan minyak dengan harga murah itu,” pungkasnya. (wol/man/d1)
editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post