REDELONG, Waspada.co.id – Di nilai tidak tepat sasaran dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), belasan massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa, Petani dan Masyarakat, menggelar aksi damai diam di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah (DPRK BM) Kamis (9/3).
Massa yang hadir, menuntut revisi penetapan nama-nama penerima bantuan yang diduga adanya nama ‘titipan’ oleh para pejabat setempat, dan dianggap terlibat dalam pengusulan nama penerima Bansos di kabupaten penghasil kopi ‘Arabika’ terbaik dunia itu.
Aksi demo tersebut dikoordinatori oleh beberapa aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Bener Meriah dan beberapa perwakilan masyarakat.
Ketika aksi menyuarakan tuntutan tersebut, dari 25 total Anggota DPRK yang ada di daerah itu, namun hanya dua (2) orang yang masuk kantor, dan diterima langsung oleh Ketua DPRK BM, M. Saleh didampingi Wakil Ketua II Anwar, di halaman kantor wakil rakyat daerah setempat.
Tidak berselang lama, Ketua Dewan M. Saleh, dan Wakil Ketua Anwar langsung mengajak para pendemo untuk masuk ke dalam ruang sidang Gedung DPRK BM.
Dalam ruangan, massa dipersilakan duduk dan menyampaikan masing-masing tuntutan, namun sebelumnya pengunjuk rasa, meminta Ketua Dewan untuk menghadirkan, sejumlah Kepala Dinas terkait dalam hal penyaluran Bansos tersebut.
Di antaranya, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), Armansyah SE M.Si, Asisten II Sayutiman, Kadis Pertanian Abadi, Kadis Sosial Mahmuddin, Kepala Keuangan Marwan, dan sejumlah pejabat lainya di lingkungan Pemkab Bener Meriah.
Aksi unjuk rasa ke gedung dewan tersebut turut dikawal dan diamankan oleh puluhan personil dari pihak kepolisian dan TNI, serta Satpol PP.
Koordinator aksi Afrian Toga, mengatakan kehadiran mereka untuk menuntut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah agar melakukan revisi ulang nama-nama penerima Bansos.
“Penetapan nama-nama penerima bantuan selama ini tidak sesuai dengan penerima yang ada,” teriaknya.
“Isu yang berkembang di masyarakat adanya nama-nama titipan oleh pejabat yang terlibat dalam pengusulan nama-nama penerima Bansos di kabupaten ini,” ujarnya.
Lanjutnya, peserta aksi juga mempertanyakan berapa persen jumlah yang sudah disalurkan kepada penerima bantuan dari masing-masing jenis bantuan tersebut,” ungkapnya.
Pantauan Waspada Online, aksi masih berlangsung di Ruang Sidang Gedung DPRK setempat, hingga siang hari.
Adapun para pendemo merangkum beberapa point tuntutan, yakni;
1. Berapa persen jumlah yang sudah disalurkan kepada penerima bantuan dari masing-masing jenis bantuan tersebut.
2. Pj. Sekda wajib menjawab pertanyaan kami selaku ketua program.
3. Kenapa proses penetapan nama-nama penerima bantuan tidak sesuai dengan ketentuan.
4. Meminta untuk dilakukan revisi ulang terhadap nama nama penerima bantuan sosial, karena proses penetapan nama nama penerima Bansos tidak sesuai dengan penerima yang ada, dengan temuan ini isu yang berkembang adanya nama nama titipan oleh pejabat yang terlibat dalam pengusulan nama nama tersebut. (wol/win/d1)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post