MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan, pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 tidak lepas dari intervensi politik tanah air ini.
Mantan Ketua Umum PSSI ini mengatakan, bahwa FIFA memiliki peraturan atau statuta sepakbola. Sehingga statuta ini, tidak bisa dicampur adukkan dengan politik di Indonesia.
“Komentarnya seperti komentar saya yang pertama, jadi yang punya bola ini, Federasi-federasi sedunia, itu adalah FIFA. Dia itu punya aturan, namanya statuta. Aturan FIFA yang menyolok, saat ini bersentuhan dengan Indonesia pada Piala Dunia U-20. Tidak boleh urusan persepakbolaan bersangkutan dengan politik,” kata Edy, di Rumah Dinas, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (30/3).
Mantan Pangkostrad ini menyebutkan, setiap federasi memiliki aturan tersendiri, termasuk FIFA. Sehingga seluruh pihak di tanah air ini, harus menghargai keputusannya, bila Idonesia ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tersebut.
“Itu saja persoalannya. Makanya saya katakan siapapun harus taat dengan statuta FIFA. Ini harus ditaati sama Indonesia, dari awal-awal tiga minggu yang lalu. Tapi, kenyataan akhirnya menjadi putus seperti ini (batal jadi tuan rumah),” ungkapnya.
Edy mengungkapkan dirinya paham atas putusan FIFA dan dampak dirasakan PSSI sendiri atas dibatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.
“Saya tahu, karena saya mantan Ketua Umum PSSI. PSSI itu, di luar negeri namanya Pesiden Federasi Sepakbola Indonesia,” ungkapnya.
Untuk diketahui, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 karena ada penolakan keikutsertaan timnas Israel. Karena, kehadiran Tim Yahudi itu bertolak belakang dengan Undang-undang 1945.
“Harusnya semua sudah tahu itu ada aturan, misalnya UUD 1945 yang di atasnya, Pancasila ketuhannya Yang Maha Esa. Berarti orang di Indonesia ini, harus beragama, kalau tak beragama berarti menyalahi,” pungkasnya. (wol/man/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post