MEDAN, Waspada.co.id – Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr. Muryanto Amin S.Sos M.Si resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Politik, Senin (6/3). Dalam pidato pengukuhannya, rektor memaparkan tema ‘Transformasi Partai Politik Menjadi Organisasi Partai di Era Digital untuk Penguatan Demokrasi’.
Prof. Muryanto Amin menyebut, saat ini masyarakat sedang merasakan perubahan dunia yang sangat cepat karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Prof Mury menilai, Presiden Joko Widodo selalu menyampaikan pesan tentang pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi digitalisasi. Perspektif Presiden Jokowi terkait fenomena digital dalam pembangunan Indonesia serta keterhubungannya dengan masyarakat global, tentu sangat berkaitan dengan kesiapan negara melakukan konsolidasi demokrasi di era digital.
“Namun, sayangnya, isu tersebut tidak pernah menjadi pembahasan yang serius dari partai politik. Isu politik digital dan partai digital masih sepi,” katanya lagi.
Prof. Mury menjelaskan, hal yang perlu dilakukan dalam transformasi partai politik menjadi organisasi partai di era digital untuk penguatan demokrasi adalah memahami digital space sebagai sebuah bentuk demokrasi dan kekuasaan baru.
“Konsep ruang publik dalam makna demokrasi diartikan sebagai cara masyarakat melakukan komunikasi dan advokasi yang mendorong publik untuk berdiskusi satu sama lain secara inklusif dan deliberatif. Melalui digital space, ruang publik bisa didapatkan dan dikelola kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja,” tegasnya.
Disebutkan, saat ini transformasi partai politik ke digital perlu dilakukan karena pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena tingginya pengguna internet di Indonesia maka secara otomatis ruang publik berubah menjadi digital space. Akibat perubahan itu, maka partai politik harus berani melakukan inovasi dan kreativitas.
“Data dan informasi yang sangat mudah diolah menggunakan artificial intelligence, menyebabkan borderless antar negara berada di depan mata kita. Namun, ketika partai politik tidak cepat merespons perubahan manual menjadi digital dalam organisasinya maka terciptalah sebuah ironi.”
Dia mengungkap, Ironi yang menggambarkan suatu situasi ketika dunia dihadapkan pada disrupsi teknologi yang menuntut partai politik menjadi turbin penggerak untuk menghasilkan pemimpin untuk merespons perubahan yang cepat dan mendadak. Tetapi partai politik masih mempertahankan cara analog yang sudah sangat usang,” katanya.
Prof. Mury menegaskan, partai digital tidak sekadar menggunakan platform digital, namun diperlukan digital value yang utuh, yaitu mengutamakan transparansi, disintermediasi, interaktif, adaptif, dan responsif.
Karakter utama dari partai digital adalah partisipasi seluruh anggota partai dan masyarakat terutama para pemilih. Dengan demikian, partai politik yang agile, menjadi penting sebagai prasyarat transformasi menuju partai digital.
Discussion about this post