JAKARTA, Waspada.co.id – Provinsi Kalimantan Timur, lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mengalami bencana banjir sebanyak 631 kali sepanjang tahun 2018-2022 sehingga instansi terkait bekerja sama dengan kabupaten/kota melakukan berbagai bentuk mitigasi untuk mengurangi risiko daya rusak air.
“Bencana banjir sebanyak 631 kali tersebut terjadi di hampir 10 kabupaten/kota di Kaltim, antara lain di Samarinda, Balikpapan, dan Penajam Paser Utara,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim Agus Hari Kesuma di Samarinda, dikutip Minggu (26/3).
Banjir merupakan salah satu bencana utama di Kaltim yang juga merupakan potensi utama ke depan, termasuk bencana tanah longsor dan bencana hidrometeorologi lainnya, sehingga diperlukan mitigasi terhadap daya rusak air sesuai harapan Presiden Joko Widodo, yakni pengelolaan tata ruang dan perizinan pembangunan harus berbasis mitigasi bencana.
Sedangkan sejumlah langkah mitigasi yang dilakukan antara lain kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan, misalnya penyediaan fasilitas pengungsian, penambalan darurat tanggul yang jebol, pemberian bantuan, dan lainnya.
Sedangkan mitigasi berupa pencegahan atau mengurangi risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh semua pihak, namun harus diketahui dan dipetakan dulu penyebab banjir, baik banjir akibat faktor alam, manusia, atau keduanya.
Faktor alam seperti topografi rendah, intensitas hujan tinggi, kerusakan lingkungan, maupun penyumbatan, sedangkan faktor manusia seperti akibat perusakan lingkungan pada daerah aliran sungai, bantaran sungai, dan pembuangan sampah di badan sungai,
Mitigasi lain yang perlu dilakukan semua pihak seperti mencegah penggundulan, menghindari penggunaan dataran banjir untuk peruntukan yang tidak sesuai, menjaga lingkungan hulu sungai, dan melindungi sempadan sungai melalui pembatasan pemanfaatan sempadan.
“Pemulihan akibat daya rusak air dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup, sistem sarana dan prasarana sumber daya air. Pemulihan ini menjadi tanggung jawab semua pihak mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat,” kata Agus. (inilah/pel/d2)
Discussion about this post