MEDAN, Waspada.co.id – APBN 2023 akan terus bekerja keras untuk melindungi masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional sepanjang tahun ini. Sampai dengan 31 Maret 2023, beberapa indikator perekonomian di Sumatera Utara seperti perkembangan harga di tingkat konsumen mengalami deflasi sebesar 0,31% (mtm), lebih rendah dibanding nasional (0,18%), dipicu beberapa komoditas penyumbang inflasi seperti bensin, rokok bawang putih, dan lainnya.
“Inflasi Sumut pada Maret 2023 tercatat 4,80% (yoy), lebih tinggi dibanding nasional (4,97%), nilai tersebut lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 5,88%. Inflasi tersebut dipicu komoditas penyumbang inflasi seperti bensin, beras, angkutan udara, rokok kretek filter dan Angkutan Dalam kota,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut, Syaiful, dalam konfrensi pers Kinerja APBN Kita Regional Sumatera Utara, Selasa (18/4).
Dikatakan, angka NTP Sumut (127,4) ini lebih tinggi dari nasional (110,85). Pertumbuhan NTP disebabkan oleh tumbuhnya NTP pada subsektor Tanaman Pangan (0,74%), subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (2,73%), subsektor Peternakan (1,26%), dan subsektor Perikanan (0,29%). Di sisi lain, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Maret 2023 mampu tumbuh 0,32% (mtm). NTN Sumut (109,23) berada di atas Nasional (105,13).
“Kinerja APBN terjaga sangat baik. Pendapatan APBN di Sumut sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar Rp7,82 triliun, nilai tersebut telah terkumpul 20,18% dari target dan tumbuh 15,71% (yoy), penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, dan PNBP,” jelasnya.
Realisasi Belanja di Sumut, kata Syaiful, pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp11,28 triliun (17,75% dari pagu) realisasi tersebut terkontraksi 6,89%(yoy), yang disebabkan oleh penurunan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 7,71 T (-16,19% yoy).
“Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,57 triliun, tumbuh 22,51% (yoy) Pertumbuhan tersebut dipicu tingginya pertumbuhan belanja modal sebesar 71,84% (yoy) dan belanja barang 44,20% (yoy). Transfer Ke Daerah terealisasi sebesar Rp7,71 T, terkontraksi 14,66% (yoy), disebabkan terkontraksinya DAU sebesar 13,21% akibat belum terpenuhinya persyaratan dokumen penyaluran,” katanya lagi.
Diakui, Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Maret 2023 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 21.268 debitur dengan total penyaluran Rp98,25 miliar. Realisasi ini tumbuh 27,08% (yoy).
“Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terealisasi Rp1,54 triliun yang disalurkan kepada 25.912 debitur, penyaluran tersebut terkontraksi 66,41% (yoy) yang disebabkan aturan pembiayaan bagi UMKM baru ditetapkan pada akhir Januari 2023, sehingga realisasi baru terjadi pada bulan Februari 2023,” terangnya.
“Sampai dengan tanggal 13 April 2023, penyaluran Tunjangan Hari Raya tahun 2023 untuk Kementerian dan Lembaga telah terealisasi sebesar Rp410,35 miliar yang disalurkan kepada 70.017 pegawai dan 11.112 PPNPN. Penyaluran THR untuk pegawai Pemerintah Daerah telah dialokasikan sebesar Rp905,09 miliar kepada 172.476 pegawai, yang direncanakan akan disalurkan sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2023,” tegasnya.
Lanjut Syaiful, APBN 2023 dirancang untuk mendukung peningkatan produktivitas dan berperan sebagai shock absorber dalam menghadapi ketidakpastian. “Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut,” tutupnya. (wol/ari/d1)
Discussion about this post