MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Hendro Susanto, menilai langkah Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi mencopot Kadis PUPR Bambang Pardede sudah tepat.
Seharusnya, sebut Politisi PKS ini, Gubsu mencopot Kadis PUPR Sumut harusnya tahun lalu, karena dilihat kinerja buruk.
“Bagus itu dicopot, harusnya tahun lalu sudah dicopot Kadis tersebut. Rekomendasi mencopot Kadis PUPR Sumut, sudah kami sampaikan sejak tahun lalu ke Pak Gubsu,” kata Hendro di Medan, Minggu (21/5).
Hendro mengatakan, rekomendasi pencopotan Bambang Pardede dari jabatannya sudah disampaikan sejak Rapat Paripurna DPRD Sumut pada pandangan akhir Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD tahun 2022.
Setelah dilakukan pengecekan di lapangan terhadap kinerja Kadis PUPR Sumut terkait dengan mega proyek Rp2,7 triliun pada proyek infrastruktur jalan dan jembatan strategis Sumut, ungkap Hendro, banyak kerjaan tidak sesuai dengan target yang dicapai.
“Kita sudah melihat di lapangan, sudah ngecek di lapangan. Kadis tersebut terlalu banyak ngomong dibanding banyak kerja. Menuntaskan apa yang menjadi Tupoksi beliau, apalagi jalan mantap di Provinsi Sumut,” ungkapnya.
Hendro membeberkan kinerja tidak maksimal Bambang Pardede, seperti Rapat Banggar di DPRD Sumut pada akhir bulan April 2023. Terkait dengan serapan anggaran pada triwulan pertama Januari hingga Maret 2023. Mantan Kadis PUPR Sumut tidak hadir.
“Padahal serapan dia paling rendah alias nomor paling bawah, tiga bulan gak jelas outputnya. Kami dibanggar sudah mengingatkan kepada TAPD, untuk menyampaikan kepada saudara Gubsu agar menjadi perhatian serius, kalau perlu dicopot, karena rendahnya kinerja Dinas PUPR ini,” ungkapnya.
Bendahara Fraksi PKS DPRD Sumut ini mengungkapkan, kedatangan Presiden RI Joko Widodo meninjau jalan yang rusak di Labuhanbatu Utara, merupakan evaluasi bagi Dinas PUPR Sumut, bahwa kerja itu harus serius, harus benar dan tuntas.
“Semoga pak presiden juga mau peduli terhadap jalan-jalan nasional di Provinsi Sumut. Agar mendapat perhatian dan alokasi anggaran dari Kementerian PUPR RI. Sehingga, jalan tersebut bagus dan bisa dinikmatin oleh masyarakat Sumut, khususnya jalan nasional dari Binjai, Langkat hingga perbatasan Aceh Tamiang Provinsi Aceh,” pungkasnya. (wol/man/d2)
Editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post