MEDAN, Waspada.co.id – Bambang Pardede angkat bicara ke publik pasca dibebas tugaskan Gubernur Sumut (Gubsu), Edy Rahmayadi, dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Bambang mengaku, menghormati keputusan Gubsu Edy Rahmayadi terhadap dirinya. Ia menilai keputusan penempatan jabatan ASN di Pemprov Sumut, sepenuhnya hak dan wewenang gubernur.
“Pak Gubernur Edy Rahmayadi adalah pimpinan kami, orangtua kami juga. Apapun itu keputusan beliau, tentu sudah melalui pertimbangan matang pak gubernur,” kata Bambang, kepada wartawan di Medan, Selasa (30/5).
Karena itulah, kata Bambang, tidak perlu ada polemik, tidak perlu juga ada yang mempertentangkan keputusan Gubsu Edy Rahmayadi dengan dirinya. “Harus sama-sama kita menghormati,” ujar Bambang.
Menanggapi, statement Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Safruddin, yang mengatakan pencopotan tersebut dari hasil evaluasi berkaitan dengan proyek Multiyears Contract (MYC) Rp2,7 triliun, Bambang Pardede mengatakan hal itu sah-sah saja.
Namun, kata Bambang, upaya maksimal dari dirinya untuk menggenjot progres proyek MYC Rp2,7 triliun tersebut, sudah dilakukan. Hanya saja PT Waskita Karya (Persero) dan KSO PT SMJ dan PT Fajar Utama, pada faktanya tidak mampu merealisasikan tahapan progres sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak.
“Kalaulah boleh saya bilang, iya di proyek ini tercurah semua tenaga, pikiran, waktu dan semuanya diberikan,” ungkapnya.
Meski demimikian, Bambang tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. “Pimpinan juga, masyarakat juga tidak mungkin kita paksa untuk memahami proses, hasil yang perlu ditunjukkan. Karena itulah juga saya tak ingin menyalahkan siapa-siapa,” sebutnya.
Namun di sisi lain, Bambang mengaku tidak memahami alasan pencopotan istrinya dari salah satu jabatan di Rumah Sakit Jiwa Prof Ildrem Medan.
Pasalnya, istrinya tersebut yang tergolong baru menjabat, namun dicopot dari jabatannya. Ia tidak yakin keputusan pencopotan tersebut diketahui Gubernur Sumut.
“Tak lama setelah saya dicopot, giliran istri saya yang dicopot, yang menurut hemat kami juga tidak ada alasan logis,” ungkapnya.
“Dugaan saya mungkin karena ada kelalaian dari pejabat yang mengurusi kepegawaian, bukan oleh penilaian pak gubernur,” sambungnya.
Bambang juga mengatakan tidak mempersoalkan pencopotan dirinya dan istrinya lebih jauh. “Sudahlah, kalau kami sekarang hanya fokus melaksanakan tugas yang diamanahkan pimpinan kepada kami,” pungkasnya. (wol/man/d1)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post